BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa lembaganya akan memfokuskan perhatian pada peraturan terkait energi nuklir pada tahun 2025, seiring dengan rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia pada 2032.
"Pada 2025, kami mulai fokus membahas regulasi terkait nuklir karena pada 2032 kami berharap bukan hanya memulai, tetapi sudah ada yang berjalan, yaitu PLTN pertama di Indonesia," ungkap Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Senin 2 Desember.
Bahlil menjelaskan bahwa penggunaan energi nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia akan menjadi terobosan besar, yang diharapkan dapat menurunkan biaya listrik sekaligus mendukung pencapaian target nol emisi karbon pada tahun 2060.
Pada tahap awal, kapasitas pembangkit tenaga nuklir diperkirakan sekitar 250-500 megawatt (MW), dengan rencana untuk meningkatkannya seiring berjalannya waktu.
BACA JUGA:Sudah Diuji Lemigas-LAPI ITB, Pertamina Jamin Keamanan Pertamax Pasca Laporan Kerusakan Kendaraan
BACA JUGA:Kadin Serukan Peningkatan Produktivitas Seiring Kenaikan UMP 6,5 Persen
"Pada awalnya, mungkin masih dalam skala kecil, sekitar 250 hingga 500 MW, tetapi ke depan kami berharap dapat membangun pembangkit dengan kapasitas yang lebih besar," imbuhnya.
Persiapan Pembangunan PLTN 2032
Dalam rangka mewujudkan pembangkit listrik tenaga nuklir, pemerintah Indonesia berencana untuk segera membangun fasilitas PLTN on-grid berkapasitas 250 MW pada 2032, sesuai dengan target yang tertera dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Untuk mendukung hal tersebut, Bahlil menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang nuklir serta pemilihan teknologi pembersihan (clearing technology) yang tepat, seperti reaktor modular kecil (SMR), reaktor berpendingin gas suhu tinggi (HTGR), atau penggunaan thorium sebagai bahan bakar.
Bahlil juga menambahkan bahwa untuk memastikan keamanan, Kementerian ESDM akan membentuk organisasi nuklir nasional yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawal pembangunan serta operasional PLTN di Indonesia.
BACA JUGA:AHY Ajak Pengusaha Kadin Berperan Aktif dalam Pembangunan IKN
BACA JUGA:Pemerintah Bentuk Satgas PHK untuk Tanggapi Dampak Kenaikan Upah Minimum 2025
Dengan adanya langkah-langkah persiapan ini, pemerintah berharap dapat mengintegrasikan energi nuklir dalam sistem kelistrikan Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian tujuan keberlanjutan energi nasional. (jpc)