Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah akan memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi potensi kebocoran dana. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Meskipun rencana ini menjanjikan banyak manfaat, implementasinya tentu menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur digital di berbagai daerah, adopsi teknologi oleh masyarakat yang beragam, serta keamanan siber yang harus dijaga ketat.
BACA JUGA:Utang Pemerintah Indonesia Capai Rp 8.560,36 Triliun, Namun Rasio PDB Masih Aman
BACA JUGA:AHY Tekankan Pentingnya Ekonomi Berkelanjutan dan Berkeadilan untuk Mencapai Pertumbuhan 8 Persen
Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah, pelaku industri keuangan, dan partisipasi aktif masyarakat, transformasi digital pembayaran Indonesia diharapkan dapat terwujud sesuai target.
Perry Warjiyo menutup pidatonya dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan visi ini, serta menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus mendorong inovasi dan stabilitas dalam sistem pembayaran nasional.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia bergerak menuju sistem pembayaran yang lebih modern, inklusif, dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (ant)