MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPC PDI Perjuangan Beltim, Fezzi Uktolseja menyesalkan dugaan intimidasi oleh oknum yang diterima salah seorang warga pria paruh baya karena menolak memasang baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di halaman rumahnya.
Menurut Fezzi Uktolseja, tindakan dugaan intimidasi tersebut disertai dengan pemutusan hubungan kerja terhadap yang bersangkutan oleh oknum tersebut.
"Jadi saya sangat menyayangkan akan adanya intimidasi terhadap pemilihan yang akan berlangsung sebentar lagi. Kasihannya adalah orang inikan hanya pekerja biasa, hanya gara-gara baliho beliau diberhentikan dan juga tidak mendapatkan hak-hak yang layak," ujar Fezzi saat dikonfirmasi, Jumat 22 November 2024.
Fezzi memastikan akan memberi perhatian dan berkonsultasi terlebih dahulu untuk menyikapi hal tersebut. Baginya, perlindungan bagi masyarakat harus diutamakan apalagi menyangkut intimidasi dalam pilihan.
BACA JUGA:Kamarudin Muten Tampung Aspirasi Warga Buku Limau Saat Kampanye Dialogis
"Jangan mereka jadi korban pilkada, gara-gara perbedaan pilihan dengan gampang dan semena-menanya oknum tertentu memberhentikan mereka. Kita sebagai yang diberi amanah harus bisa melindungi. Apalagi inikan kader PDI Perjuangan sendiri, harus menjadi perhatian kita karena dari pusat juga sudah menghimbau jangan sampai terjadi intimidasi dalam pilihan-pilihan," lugasnya.
Kejadian berawal dari ikatan kerja pria paruh baya bernama Pak Nang dengan oknum yang juga bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pak Nang bekerja pada oknum tersebut untuk mengurus kebun kelapa sawit milik sendiri di Desa Kelubi.
"Saya kerja dengan A (oknum pengusaha) untuk ngurus kebunnya," ujar Pak Nang saat ditemui di rumahnya, Jumat 22 November 2024.
Pak Nang menyebut, beberapa hari lalu, ia diminta oknum dimaksud untuk memasang baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Beltim di halaman rumahnya.
BACA JUGA:Bawaslu Beltim Siap Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024
Saat itu, Pak Nang mengiyakan permintaan karena belum menyadari konsekuensi. Namun sesampai di rumahnya, Pak Nang mulai berpikir membatalkan karena ia baru sadar bahwa dirinya dan istrinya merupakan kader PDI perjuangan yang berbeda dukungan pasangan calon.
"Semalaman saya tidak bisa tidur memikirkannya. Sampai akhir besoknya saya datang ke rumah A untuk mengembalikan baliho dan menjelaskan alasan penolakannya," sebut Pak Nang.
Namun atas alasan Pak Nang, oknum tersebut malah emosi dan berujung memutus hubungan kerja serta membayarkan sisa gaji. Pak Nang diminta tidak lagi bekerja padanya.
"Gaji saya itu Rp 1,1 juta per 20 hari kerja. Jadi setelah diminta tidak lagi bekerja, saya dibayarkan sisa setengah gaji Rp550ribu," kata Pak Nang.
BACA JUGA:Kampanye Pilkada 2024 di Beltim Berjalan Kondusif, Bawaslu Apresiasi Peran Masyarakat