APTI Minta Presiden Prabowo Tolak FCTC Demi Kelangsungan Petani Tembakau

Jumat 25 Oct 2024 - 17:09 WIB
Reporter : Erry Frayudi
Editor : Erry Frayudi

BELITONGEKSPRES.COM - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berharap pemerintahan Presiden Prabowo dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan yang lebih mendukung sektor pertanian tembakau di Indonesia. 

Ketua DPC APTI Pamekasan, Samukrah, menyampaikan bahwa para petani memerlukan pendampingan teknis, akses permodalan yang lebih mudah, serta infrastruktur yang memadai agar produksi tembakau dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

APTI juga menyampaikan harapannya agar pemerintah tidak mengesahkan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurut mereka, konvensi tersebut berpotensi mengabaikan kesejahteraan berbagai pemangku kepentingan industri tembakau, dari petani hingga pengusaha, yang terlibat dalam seluruh rantai pasok pertembakauan nasional. 

"Kami meminta Presiden untuk tidak mengaksesi FCTC guna melindungi ekosistem pertembakauan dari tekanan internasional," ujar Samukrah dalam keterangannya melalui sambungan telepon, Jumat.

BACA JUGA:Kemenperin: iPhone 16 Boleh Masuk Indonesia Hanya untuk Pemakaian Pribadi, Tak Boleh Diperjualbeilkan

BACA JUGA:Pengembangan Kapasitas IKM: Kemenperin Terapkan Program Satu Desa Satu Produk

Lebih lanjut, APTI juga mendorong pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengatur produk tembakau dan rokok elektronik. 

Samukrah menilai regulasi ini dapat berdampak negatif pada industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam kehidupan petani tembakau dan cengkeh di Indonesia.

Dalam pandangan Ketua PC PMII Pamekasan, Homaidi, permintaan tembakau tetap tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, ia menganggap penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi yang mendukung sektor tembakau agar tetap menjadi sektor strategis bagi perekonomian nasional. 

“Pemerintah perlu mengatur mekanisme dan regulasi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan sektor tembakau yang bernilai strategis ini,” kata Homaidi.

BACA JUGA:Telkom dan Google Sukses Cetak 2.307 Talenta Digital di Program GCC 2024

BACA JUGA:KBRI Kairo dan Sulawesi Tengah Kolaborasi Tingkatkan Ekspor Udang Vaname ke Mesir

Homaidi juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas tembakau, kesejahteraan petani, dan pengembangan industri hasil tembakau melalui bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. 

Di sektor on-farm, kebijakan harus selaras dengan upaya meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani melalui bantuan material dan peningkatan keterampilan. Sementara di sektor off-farm, peningkatan daya saing industri tembakau dapat dicapai melalui revitalisasi yang memperkuat sektor hulu.

Menurutnya, inilah momen bagi Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih untuk menunjukkan keberpihakan pada ekosistem pertembakauan, yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi negara. (ant)

Kategori :