Jika produksi rokok menurun drastis akibat aturan tersebut, penerimaan cukai negara akan berkurang, dan target APBN bisa terganggu.
Ia menilai bahwa kebijakan ini terlalu membatasi kebebasan ekspresi bagi industri tembakau, yang sebenarnya bisa diatur lebih baik tanpa mengekang kreativitas.
Kedua anggota DPR tersebut sepakat bahwa kebijakan RPMK terkait kemasan polos perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan keseimbangan antara pengendalian produk tembakau dan keberlangsungan industri terkait. (JPC)
Kategori :