Mukhaer Pakkanna, ekonom Muhammadiyah, mengatakan dalam bidang ekonomi, keadilan harus tegak untuk mencegah terjadinya intoleransi ekonomi di Indonesia.
BACA JUGA:Tangisan si Kecil Tak Selalu Berarti ASI Ibu Berkurang
Istilah “dwifungsi oligarki”, yaitu perkawinan politik dan bisnis tidak boleh terjadi di Indonesia.
Hal seperti ini memungkinkan terjadinya dominasi kekuatan ekonomi akibat akumulasi modal di tangan segelintir orang yang justru minoritas secara populasi. Hal itu akan berbahaya karena memicu eksplosi atau ledakan sosial jika ketidakadilan dan ketimpangan kekuatan ekonomi ini tidak terdistribusi dengan baik.
Selain itu, ke depan, pemimpin yang terpilih secara demokratis dituntut untuk mampu menaikkan tingkat pendidikan SDM Indonesia yang kini mayoritas hanya menjalani wajib belajar 9 tahun alias SMP.
Hal ini mendesak untuk mengalihkan industri yang berkembang tidak hanya terfokus di industri ekstraktif, yang lebih menggunakan otot daripada otak.
Namun industri hijau yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Hingga pada akhirnya, Pemilu 2024 menjadi instrumen milik bangsa ini untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh elemen masyarakat.(*)
*) Hanni Sofia