BELITONGEKSPRES.COM - Hanya dalam hitungan beberapa minggu kedepan, Presiden terpilih hasil pemilu 2024, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden RI ke-9.
Salah satu tantangan terberat presiden terpilih Prabowo Subianto adalah menyiapkan paket kebijakan ekonomi terutama ketersediaan lapangan kerja.
Turunnya jumlah masyarakat kelas menengah merupakan alarm peringatan bagi Indonesia. Ini menandakan bahwa kesejahteraan sulit tercapai karena banyaknya anggota kelompok menengah mendekati kelompok bawah.
Lapangan pekerjaan yang sedikit dan terbatasnya serapan pekerja di sektor-sektor utama akan menggerus keuangan masyarakat kelas menengah.
BACA JUGA:Puan Maharani Konfirmasi Pertemuan Megawati dan Prabowo Jelang Pelantikan Prabowo
BACA JUGA:Soal Isu Dirinya Masuk Kabinet Prabowo, AHY: Hak Prerogatif Presiden
Tanpa penciptaan lapangan kerja formal, masyarakat kelas menengah akan terus bertambah. Ini merupakan dampak menakutkan dari sebuah kebijakan ekonomi yang berorientasi pembangunan berfokus pertumbuhan dan investasi.
Sementara, pertumbuhan angkatan kerja tidak berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja di kalangan kelas menengah. Pada akhirnya, banyak dari mereka terjebak di pekerjaan sektor informal yang tidak memiliki standar penghasilan memadai.
Sebab itu, Presiden terpilih nantinya harus mengubah haluan kebijakan ekonomi dari Presiden sebelumnya. Melepaskan diri dari doktrin investasi yang mengandalkan sumber daya alam dan padat modal.
Salah satunya melalui perbaikan sektor riil terutama manufaktur padat karya dan menghilangkan budaya korupsi, gangguan aparat nakal dan penegakan hukum. Tanpa menyelesaikan hal-hal tersebut, mimpi Indonesia 2045 hanya sebuah keniscayaan.
BACA JUGA:Gerindra: Pertemuan Prabowo dan Megawati Memungkinkan Terjadi Sebelum Pelantikan
BACA JUGA:Prabowo Presiden: Bumdes Bakal Dapat Proyek Program 2 Juta Rumah
Dikutip dari laman www.ui.ac.id, Prof. Suahasil Nazara dalam forum Menjawab Tantangan Ekonomi Pasca Pilpres mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca Pilpres perlu membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru sebagai alat pemerataan pembangunan.
"Hal ini mencakup adopsi ekonomi digital, sektor intermediary baru selain perbankan, pembangunan ekonomi hijau, menciptakan produk dan pasar dalam negeri, relokasi industri, kinerj hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan sektor keuangan," ujar Prof. Suahasil.