Tantangan dan Pencapaian 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Reporter: Hanni Sofia |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 27 Jan 2025 - 18:29

Ilustrasi: Tantangan dan Pencapaian 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran--(Antara)

JAKARTA – Seperti nakhoda yang baru mengambil alih kemudi kapal besar, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan besar dalam menavigasi ekonomi Indonesia pada 100 hari pertama pemerintahan mereka.

Publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap janji-janji kampanye yang mereka sampaikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi yang pro-rakyat dan upaya untuk mencapai swasembada pangan.

100 hari pertama pemerintahan ini menjadi momen penting untuk membangun kesan awal yang positif, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, sejauh mana janji-janji tersebut telah terealisasi? Apakah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar memberikan dampak positif?

Presiden Prabowo Subianto sendiri mengungkapkan rasa puas atas kinerja pemerintahan di 100 hari pertama. Menurutnya, pemerintahan yang dipimpinnya telah berhasil mengendalikan harga-harga, termasuk menurunkan harga tiket pesawat dan ongkos haji dalam waktu singkat sejak pelantikannya.

Kepala Negara meyakini bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras para menteri dan kepala lembaga yang mendukungnya. Ia juga menambahkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah berhasil menurunkan biaya haji.

Dari sektor dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan respons positif terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai bahwa Presiden telah menunjukkan kepekaan dalam menjaga iklim usaha di Indonesia.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa langkah Presiden dalam menjaga iklim bisnis dapat terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. Langkah ini dinilai tidak hanya menjaga stabilitas iklim usaha, tetapi juga berperan dalam mempertahankan daya beli masyarakat.

Salah satu kebijakan ekonomi yang paling menonjol dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah berhasil menyediakan sekitar 570.000 porsi makanan di lebih dari 190 dapur yang tersebar di lebih dari 20 provinsi.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan untuk mencapai hingga 83 juta penerima manfaat, yang meliputi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Secara teori, program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi angka stunting, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan petani serta UMKM dalam penyediaan bahan pangan.

Namun, terdapat pertanyaan besar mengenai keberlanjutan program ini. Dengan estimasi biaya sebesar 4,39 miliar dolar AS pada tahun pertama dan total 28 miliar dolar AS dalam lima tahun, para ekonom mempertanyakan dari mana sumber pendanaan untuk program ini akan berasal.

tantangan dan pencapaian 100 hari pemerintahan prabowo-gibran                            jakarta – seperti nakhoda yang baru mengambil alih kemudi kapal besar, presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka menghadapi tantangan besar dalam menavigasi ekonomi indonesia pada 100 hari pertama pemerintahan mereka.
publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap janji-janji kampanye yang mereka sampaikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi yang pro-rakyat dan upaya untuk mencapai swasembada pangan.
100 hari pertama pemerintahan ini menjadi momen penting untuk membangun kesan awal yang positif, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
namun, sejauh mana janji-janji tersebut telah terealisasi? apakah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan prabowo-gibran benar-benar memberikan dampak positif?
presiden prabowo subianto sendiri mengungkapkan rasa puas atas kinerja pemerintahan di 100 hari pertama. menurutnya, pemerintahan yang dipimpinnya telah berhasil mengendalikan harga-harga, termasuk menurunkan harga tiket pesawat dan ongkos haji dalam waktu singkat sejak pelantikannya.
baca juga:subsidi gas melon, untung atau buntung?
kepala negara meyakini bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras para menteri dan kepala lembaga yang mendukungnya. ia juga menambahkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah berhasil menurunkan biaya haji.
dari sektor dunia usaha, asosiasi pengusaha indonesia (apindo) memberikan respons positif terhadap kinerja 100 hari pertama presiden prabowo subianto. mereka menilai bahwa presiden telah menunjukkan kepekaan dalam menjaga iklim usaha di indonesia.
ketua umum apindo, shinta kamdani, mengungkapkan bahwa langkah presiden dalam menjaga iklim bisnis dapat terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen, yang hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. langkah ini dinilai tidak hanya menjaga stabilitas iklim usaha, tetapi juga berperan dalam mempertahankan daya beli masyarakat.
salah satu kebijakan ekonomi yang paling menonjol dari pemerintahan prabowo-gibran adalah program makan bergizi gratis (mbg). diluncurkan pada 6 januari 2025, program ini telah berhasil menyediakan sekitar 570.000 porsi makanan di lebih dari 190 dapur yang tersebar di lebih dari 20 provinsi.
dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan untuk mencapai hingga 83 juta penerima manfaat, yang meliputi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
secara teori, program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi angka stunting, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan petani serta umkm dalam penyediaan bahan pangan.
baca juga:jejak misteri hormesis: rahasia di balik dosis kecil
namun, terdapat pertanyaan besar mengenai keberlanjutan program ini. dengan estimasi biaya sebesar 4,39 miliar dolar as pada tahun pertama dan total 28 miliar dolar as dalam lima tahun, para ekonom mempertanyakan dari mana sumber pendanaan untuk program ini akan berasal.
pemerintah mengklaim bahwa efisiensi anggaran akan digunakan untuk membiayai program mbg. namun pengumuman pemotongan belanja negara sebesar rp306,7 triliun pada januari 2025 masih memunculkan pertanyaan apakah jumlah tersebut cukup untuk menutupi kebutuhan anggaran program ini tanpa mengorbankan sektor lainnya.
selain itu, efektivitas pelaksanaan program ini juga mendapat sorotan. beberapa laporan dari lapangan menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam distribusi makanan, dengan beberapa daerah mengalami keterlambatan pengiriman bahan pangan.
lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa keterlibatan petani lokal dalam rantai pasokan masih terbatas, padahal mereka seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan ini.
tanpa sistem distribusi yang efektif, ada kekhawatiran bahwa program ini justru akan menciptakan ketergantungan pada penyedia besar, bukannya memberdayakan ekonomi lokal seperti yang diharapkan.
baca juga:kontroversi trump, aliansi trans-atlantik dan keresahan pemimpin eropa
swasembada pangan
di sisi lain, upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak. salah satu langkah konkret yang diambil adalah proyek cetak sawah di merauke, papua, yang menargetkan 100.000 hektare lahan baru. hingga akhir 2024, sekitar 40.000 hektare telah berhasil ditanami, menandai langkah awal menuju ketahanan pangan nasional yang lebih baik.
pemerintah juga berencana untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai dengan memperbaiki infrastruktur irigasi serta memperluas penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien.
namun, kebijakan swasembada pangan ini dihadapkan pada berbagai tantangan. masalah klasik seperti konversi lahan pertanian, ketergantungan pada impor benih dan pupuk, serta fluktuasi harga pangan global terus menjadi ancaman yang harus dihadapi.
selain itu, ada kekhawatiran bahwa proyek cetak sawah ini dapat mengulang kegagalan program serupa di masa lalu, di mana pembukaan lahan baru dilakukan tanpa memperhatikan kesiapan ekosistem pertanian yang mendukung.
beberapa pakar pertanian berpendapat bahwa, alih-alih memperluas lahan baru, pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. dukungan kepada petani melalui teknologi, akses permodalan, dan perbaikan sistem distribusi menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
baca juga:presiden prabowo didampingi mendag budi santoso dalam kunjungan kerja ke malaysia
kepala greenpeace indonesia, leonard simanjuntak, bahkan sempat mengungkapkan kekhawatirannya terkait gagasan kedaulatan pangan dan energi yang diusung pemerintah prabowo. ia menilai bahwa pembukaan lahan baru berpotensi meningkatkan emisi karbon, serta berisiko memicu kebakaran dan kabut asap, terutama di lahan gambut. hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait komitmen indonesia terhadap isu iklim dan keberagaman hayati.
meski begitu, dari sisi kepuasan publik, survei litbang kompas yang dilakukan pada 4-10 januari 2025 menunjukkan bahwa 80,9 persen responden merasa puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan prabowo-gibran.
angka ini cukup tinggi, mencerminkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan telah memberikan dampak psikologis positif di masyarakat. namun, penting untuk diingat bahwa kepuasan publik pada 100 hari pertama sering kali lebih dipengaruhi oleh ekspektasi dan pencitraan dibandingkan dengan realitas yang ada di lapangan.
keberhasilan jangka panjang dari kebijakan-kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran, memastikan distribusi program berjalan dengan efisien, dan menjaga stabilitas ekonomi makro.
saat ini, tekanan ekonomi global masih cukup besar, dengan volatilitas harga energi dan pangan yang dapat mempengaruhi stabilitas harga domestik.
baca juga:prabowo ungkap dirinya belajar banyak dari india tentang pengentasan kemiskinan
jika kebijakan yang diambil terlalu berfokus pada popularitas tanpa perhitungan ekonomi yang matang, maka bisa berisiko menjadi bumerang di masa depan. untuk itu, pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan keberlanjutan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
pertama, penting untuk adanya mekanisme evaluasi dan transparansi yang lebih ketat dalam pelaksanaan program mbg, guna menghindari kebocoran anggaran dan memastikan program tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
kedua, program swasembada pangan perlu dilengkapi dengan reformasi kebijakan pertanian yang lebih menyeluruh, termasuk penguatan ekosistem agribisnis yang melibatkan petani kecil dan koperasi.
selain itu, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan kehati-hatian fiskal. pemotongan anggaran negara memang menunjukkan niat untuk efisiensi, namun jika dilakukan tanpa strategi jangka panjang yang matang, hal ini bisa berdampak negatif pada sektor-sektor lain yang juga vital bagi pertumbuhan ekonomi.
sebagai contoh, pengurangan anggaran untuk infrastruktur atau pendidikan dapat memiliki dampak buruk dalam jangka panjang terhadap daya saing ekonomi nasional.
dalam 100 hari pertama, prabowo-gibran telah mengambil langkah-langkah awal yang cukup berani dalam kebijakan ekonomi. namun, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi.
pemerintahan ini harus dapat membuktikan bahwa kebijakan yang diambil bukan sekadar upaya pencitraan politik, melainkan benar-benar memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.
ke depan, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana program-program ini berjalan dalam satu atau dua tahun ke depan, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa fondasi kebijakan ekonomi yang dibangun dapat bertahan dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. masyarakat masih menantikan bukti konkret dari janji-janji kampanye yang telah disampaikan.
meski 100 hari pertama mungkin cukup untuk menciptakan kesan awal yang positif, ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan prabowo-gibran dalam bidang ekonomi akan ditentukan oleh seberapa konsisten dan efektif kebijakan mereka dalam beberapa tahun mendatang.
baca juga:program makan bergizi gratis raih skor positif tertinggi di 100 hari pemerintahan prabowo-gibran
program seperti mbg dan upaya swasembada pangan menunjukkan ambisi besar untuk mencapainya. meskipun demikian, tantangan besar masih menanti, terutama terkait dengan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan yang diambil.
pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan, dari pengelolaan anggaran hingga implementasi program di lapangan, berjalan dengan efisien dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. kepuasan publik yang tinggi pada tahap awal bisa menjadi modal penting, namun ujian sesungguhnya akan datang dalam beberapa tahun ke depan.
masyarakat menantikan bukti konkret dari janji-janji kampanye yang telah disampaikan, dan keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi dan strategi yang matang dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 28 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan