BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi, turut hadir dalam agenda penting yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Acara ini berlangsung pada 8 Juli 2024 di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center, dengan tema "Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045".
Herman Suhadi menghadiri undangan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 serta ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023.
Laporan tersebut diserahkan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah.
BACA JUGA:Bupati Beltim Launching Program Bapak Angkat, Ajak OPD Terjemahkan Misi Kepala Daerah
BACA JUGA:Eazy Passport Imigrasi Tanjungpandan, Warga Desa Gantung Dapat Kemudahan Pembuatan Paspor
Menurutnya, predikat WTP bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga kewajiban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara baik.
"Ini uang rakyat, uang negara. Jadi sekali lagi ini merupakan kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta mempertanggung jawabkannya secara baik pula," ujar Jokowi.
Komitmen Babel dalam Pengelolaan Keuangan
Ketua DPRD Provinsi Babel, Herman Suhadi, menyatakan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara adalah tanggung jawab bersama yang membawa manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah.
"Beberapa waktu lalu kita (Pemprov Babel) juga mendapatkan WTP. Tentu ini langkah dan komitmen yang baik dari Pemprov dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," katanya.
BACA JUGA:Pemilihan Bujang Dayang Beltim 2024, 20 Finalis Ikut Karantina Persiapan Malam Puncak
BACA JUGA:Hari Anak Nasional 2024, Wabup Beltim Mengajak Semua Pihak Ambil Peran
Herman Suhadi menambahkan bahwa Pemprov Babel akan berupaya mempertahankan WTP serta memperbaiki hal-hal yang menjadi perhatian BPK.
"Kedepan kita (pemprov) harus bisa mempertahankan ini (WTP) kembali dan memperbaiki beberapa hal yang menjadi perhatian BPK, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita raih bersama," tandasnya.