Jaga desa
BACA JUGA:Mimpi Satu Data dari Desa
Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi tidak hanya dilakukan melalui bimbingan teknis berupa sosialisasi pengetahuan pengelolaan keuangan semata, tetapi juga pendampingan dalam menyusun peraturan desa, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Natuna melalui program Jaga Desa.
Pada program ini desa-desa di Natuna melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Natuna, penandatanganan kontrak sudah dilakukan pada Oktober 2023.
Tujuan pendampingan tersebut untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang nantinya menyebabkan kerugian negara.
Edukasi kepada kepala desa beserta perangkatnya menjadi langkah awal dan prioritas untuk membentuk sistem anti korupsi yang baik.
Sejalan dengan pembentukan sistem pencegahan lainnya, eksekusi pengembalian kerugian tetap dikedepankan, agar negara tidak rugi. Hukuman kurungan juga akan diterapkan guna memberikan efek jera. (ant)
Oleh Muhamad Nurman