Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Namun demikian, rangkaian komunikasi itu belum berujung pada penentuan hari pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Arah politik PDI Perjuangan terkait mau jadi koalisi atau oposisi sepertinya akan ditentukan pada rakernas yang akan digelar pada 26 Mei mendatang.
BACA JUGA:Menebar Cita Rasa Robusta Kopi Lamaole Pulau Solor
BACA JUGA:Lebaran jadi Tuas Pendongkrak Sektor Parekraf
Dalam rakernas itulah PDI Perjuangan akan membahas dan menentukan sikap politiknya.
"Enggak hanya membahas itu (masuk atau di luar koalisi), mungkin juga evaluasi. Jadi, sekali lagi kita dalam tatanan ini dan sikap kita (akan) seperti apa," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto.
Oposisi dibutuhkan?
Rekonsiliasi tentu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyatukan kekuatan politik demi kebaikan bangsa, juga demi berjalannya program-program kerakyatan.
Namun bagi sebagian pihak, oposisi harus tetap memiliki tempat di tengah ingar-bingar politik demi terciptanya check and ballance.
Hal tersebut dikatakan pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi. Dia menilai, PDI Perjuangan punya modal kuat memainkan peran oposisi karena punya pengalaman di zaman pemerintahan SBY.
PDI Perjuangan pun bisa menentukan mau menjadi oposisi yang keras atau hanya bersifat mengoreksi kebijakan pemerintah saja.
"Mungkin oposisi yang untuk mengoreksi, bukan berhadapan langsung. Jadi, membantu dengan cara menyeimbangkan pemerintahan nanti," kata dia.
Konsep keseimbangan ini dinilai Asrinaldi diperlukan agar jalannya roda pemerintahan tetap dapat diawasi oleh rakyat yang diwakili barisan oposisi.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli.
Menurut dia, oposisi jangan dianggap sebagai batu penghalang roda pemerintahan. Oposisi justru harus dianggap sebagai pihak yang mengawal pemerintahan agar bisa berjalan dengan baik .
"Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," kata dia.