BELITONGEKSPRES.COM, JAKARTA - Tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Tim AMIN) dari tim nasional telah menyiapkan seribu pengacara untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pengacara dari Tim Hukum AMIN ada 1.000 orang yang akan support di MK," ucap Jubir Timnas AMIN, Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Jumat 15 Maret 2024.
Iwan menjelaskan bahwa nantinya Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, akan memimpin gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, dengan bantuan dari Ketua Dewan Pakar AMIN, Hamdan Zoelva, dan anggota Dewan Pakar AMIN, Refly Harun. Ia mengakui bahwa Tim Hukum Timnas AMIN telah sangat siap menghadapi gugatan Pilpres 2024 mendatang.
"Kami sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi, mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini (Sirekap)," ungkap dia.
BACA JUGA:Politikus Arteria Dahlan Berpotensi Gagal ke Senayan, 'Yang Kalah Harus Sadar Diri!'
BACA JUGA:Qodari Sebut Gibran Berpotensi Jabat Posisi Ketum Partai Golkar
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud juga memiliki rencana untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK. Dia menyatakan bahwa pada pekan depan, mereka akan bertemu dengan tim hukum yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi mengenai gugatan tersebut.
Selain itu, Timnas AMIN menduga adanya indikasi kecurangan terkait rekapitulasi data suara dari setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024. Mereka menjelaskan bahwa kecurigaan ini muncul setelah melakukan audit forensik terhadap formulir C1-PPWP yang masuk ke sistem Sirekap.
Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto, menyatakan bahwa setelah melakukan forensik digital, pihaknya menemukan sejumlah pola yang menunjukkan indikasi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Sekarang ada pola lain. Karena ini sudah ketahuan loncatannya 600, 700, 800 (per TPS), kira-kira di angka itu," ujar pria yang kerap disapa BW itu dalam konferensi pers di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.
BACA JUGA:Pembatasan Pembelian Pertalite Segera Berlaku, Tunggu Keputusan Presiden Jokowi
BACA JUGA:Pameran Eksklusif 10 Artefak Nabi Muhammad SAW di Batam
Mantan pimpinan KPK tersebut menduga bahwa di setiap TPS terdapat penambahan sebanyak 100 suara.
"Sekarang ini kami menduga penambahannya itu dilakukan 100-100 [suara] setiap TPS. Ada pola itu," tukas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa hasil quick count disusun dengan tujuan untuk merusak psikologis pendukung pasangan calon yang kalah. Menurutnya, hal ini menyebabkan terjadinya praktek jual beli dalam proses rekapitulasi suara.