JAKARTA, BELITONGEKSRES.COM - Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani - Hellyana resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (17/4/2025).
Usai dilantik Presiden, Gubernur Babel Hidayat Arsani langsung mengumumkan program prioritas pemerintahannya. Penindakan terhadap praktik penyelundupan (timah) di wilayah Babel menjadi fokus utama yang ia canangkan sejak hari pertama menjabat.
Pasalnya, masalah penyelundupan ini tak hanya merugikan negara, daerah dan masyarakat setempat, tapi juga menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo saat prosesi pelantikan berlangsung.
"(Langkah pertama) saya membersihkan penyelundupan di Bangka Belitung, karena itu merugikan negara. Itu tugas pokok," tegas Hidayat Arsana di hadapan awak media usai dilantik, dikutip dari kanal YouTube, Sekretariat Presiden.
BACA JUGA:Toni Kembali Beraksi! Sang Residivis Curi Udang 62 Kg di Pasar
Penyelundupan yang marak di Babel selama ini disebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperburuk tata kelola sumber daya alam di daerah. Hidayat menilai masalah ini harus dibersihkan agar ekonomi daerah dapat tumbuh sehat dan berkeadilan.
"Apalagi bapak Presiden (Prabowo Subianto) menginginkan bagaimana penyelundupan yang marak di Kepulauan Bangka Belitung yang merugikan negara, harus saya tuntaskan," tegasnya.
Tak hanya soal penyelundupan, pasangan Hidayat–Hellyana juga menempatkan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan ekonomi sebagai program prioritas kedua.
Mengingat kondisi defisit anggaran di Babel yang cukup berat, mereka berkomitmen akan bekerja keras untuk memulihkan kondisi keuangan dan pelayanan publik di provinsi kepulauan tersebut.
BACA JUGA:Kasus Korupsi Timah Jilid II: Sisa Kerugian Rp119 Triliun, Sinyal Smelter Lain Bakal Tersangka?
Hidayat menegaskan komitmennya secara moral untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Babel. Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar setiap kepala daerah bekerja secara profesional-- baik, benar, jujur, dan penuh tanggung jawab.
"Semua instruksi Presiden akan kami jalankan. Kami patuh pada aturan, karena kami adalah bawahan beliau," tegas pria akrab disapa Panglima yang didampingi Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo.
Terkait tambang (timah) ilegal yang selama ini menjadi isu pelik di Babel, Panglima menyebut akan melakukan pembenahan atau penataan ulang. Semua masyarakat nantinya dapat menambang secara legal dengan izin Menteri ESDM melalui WPR (wilayah Pertambangan Rakyat).
"Semua rakyat nanti bisa nambang dengan legal di WPR, wilayah pertambangan rakyat," terang politisi Partai Golkar Babel itu.
BACA JUGA:Misteri di Balik Sidang Korupsi Tanam Pisang Tumbuh Sawit: Ada Pertemuan Tertutup di Pantry PN?