Selain itu, BPK juga akan menyoroti aspek-aspek penting dalam laporan keuangan, termasuk akurasi saldo akun LKPP, perhitungan realisasi defisit APBN, serta mandatory spending di bidang pendidikan.
Fokus lainnya mencakup keberadaan dan keakuratan Saldo Anggaran Lebih (SAL), saldo kas dan rekening bank milik Bendahara Umum Negara (BUN), serta investasi pemerintah baik yang bersifat permanen maupun non permanen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK dan akan terus memantau penyelesaiannya. Ia juga berharap kerja sama yang efektif antara pemerintah dan BPK dapat terus terjalin demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. (antara)