BELITONGEKSPRES.COM - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat.
Inspektur Utama BPOM, Yan Setiadi, menyebut bahwa BPOM berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya selama 10 tahun berturut-turut sejak 2014.
"BPOM berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya guna memberikan manfaat nyata dalam perlindungan kesehatan dan meningkatkan daya saing bangsa," ujarnya.
Yan menjelaskan bahwa anggaran belanja BPOM untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.354 triliun, dengan realisasi belanja mencapai 93,12 persen atau Rp2.192 triliun. Selain itu, BPOM juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total realisasi sebesar Rp271,95 miliar, atau 118,84 persen dari estimasi pendapatan.
BACA JUGA:Kejagung: BBM Pertamina Sesuai Standar, Masyarakat Tak Perlu Khawatir
BACA JUGA:Menaker Pastikan Kurator Bayar THR dan Pesangon Buruh Sritex, Fokus Kawal JHT dan JKP
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya pengendalian diri, transparansi, dan pengawasan, baik internal maupun eksternal, dalam mencegah kebocoran anggaran negara. "BPOM akan terus mendukung pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 2024 dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan," tambahnya.
Laode Nusriadi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, mengapresiasi BPOM atas tindak lanjut rekomendasi BPK dan ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan.
Hingga semester 2 tahun 2024, BPOM menerima 832 rekomendasi perbaikan dari BPK, dengan 96,15 persen di antaranya telah ditindaklanjuti.
"Sebanyak 800 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran, dan satu rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," jelas Laode. (antara)