BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah Indonesia memulai 2025 dengan langkah tegas, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski fokus pada efisiensi, target ambisius tetap terjaga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimistis pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8 persen.
Optimisme ini disuarakan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamrussamad, saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP Hipka) pada 19 Februari.
Ia menyebutkan bahwa kepala daerah di seluruh Indonesia telah menerima arahan jelas terkait efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden.
BACA JUGA:Perbaikan Tata Kelola LPG 3 Kg Dinilai Efektif untuk Pastikan Subsidi Tepat Sasaran
BACA JUGA:Mentan Amran: Hilal Swasembada Pangan Mulai Terlihat
“Para kepala daerah telah mendapatkan gambaran dari Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai sektor-sektor prioritas investasi, baik di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun di luar kawasan tersebut,” jelas Kamrussamad.
Lebih dari sekadar efisiensi, pemerintah juga mengarahkan fokus pada penguatan sektor hilirisasi, terutama di industri perkebunan yang memiliki potensi besar lewat komoditas unggulan nasional.
Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan kebijakan efisiensi ini. Ia menegaskan bahwa pengawasan pengeluaran akan dilakukan dengan ketat, tanpa menghambat jalannya pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
“Efisiensi ini harus berjalan tanpa mengorbankan pelayanan dan pembangunan. Semua program tetap akan berjalan secara optimal,” tegas Khofifah.
Dengan strategi efisiensi yang terarah dan fokus pada sektor-sektor prioritas, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 persen. Selain itu, diharapkan kebijakan ini mampu menarik lebih banyak investasi ke berbagai sektor strategis di Indonesia. (beritasatu)