BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dengan pendekatan yang lebih strategis. Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, menilai langkah ini berpotensi meningkatkan produktivitas makro dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian.
Menurut Fadhil, kebijakan ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan realokasi ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis dan pendidikan.
Dengan total APBN 2025 tetap sebesar Rp3.621,3 triliun, penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja yang kurang esensial, seperti perjalanan dinas, seminar, dan pengadaan alat tulis.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengurangi layanan publik maupun bantuan sosial. Belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan, tetap aman. Isu yang berkembang di media sosial mengenai penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN pun dibantah.
BACA JUGA:Soal Efisiensi APBN: Ekonom Sebut Bukan Dipangkas, Tapi Realokasi Anggaran
BACA JUGA:Kebijakan Pemangkasan Anggaran Jadi Tantangan Besar Bagi Industri MICE, Apa Langkah Pemerintah?
Kebijakan ini bertujuan memastikan anggaran negara digunakan secara optimal, dengan mengalokasikan dana ke program yang lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. (antara)