Kanselir Jerman Olaf Scholz juga ikut menegaskan bahwa kerja sama dengan AS tetap menjadi pilar utama keamanan Jerman dan Eropa.
Namun, ia mengingatkan bahwa Eropa harus memimpin dalam menentukan arah masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, ketegangan dengan Rusia, dan kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis.
Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou berbicara tentang tantangan besar yang bakal dihadapi Uni Eropa jika mereka tidak bersatu dalam merespons kebijakan Trump.
Bayrou menekankan bahwa hanya melalui kerja sama antara negara-negara Eropa-lah mereka dapat mengatasi tekanan yang semakin besar dari kebijakan AS yang terkesan mendominasi.
Menurutnya, kegagalan Eropa untuk bersatu dapat mengarah pada kehancuran ekonomi dan politik bagi Uni Eropa.
BACA JUGA:Uji Nyata Kementerian Baru, dari Harapan ke Realisasi
Aliansi yang terus diuji
NATO, sebagai aliansi militer trans-Atlantik utama, juga terpengaruh oleh kebijakan Trump.
Meskipun Trump berulang kali mengkritik kontribusi keuangan negara-negara anggota NATO, menuntut mereka membayar lebih banyak untuk anggaran pertahanan, NATO tetap menjadi pilar utama stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa.
Keputusan Trump untuk mengurangi komitmen AS terhadap NATO dan menuntut negara-negara anggota meningkatkan anggaran militer menambah ketegangan kedua pihak.
Namun, kendati terjadi perbedaan pendapat, negara-negara Eropa, terutama yang berada di bagian timur, masih mengandalkan AS untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan yang terancam oleh Rusia. Contoh kasus yang paling menonjol adalah ngototnya Ukraina untuk menjadi anggota tetap NATO.
NATO secara konsisten mendukung hak Ukraina untuk mempertahankan diri dan memilih pengaturan keamanannya sendiri. Hubungan antara NATO dan Ukraina telah berkembang sejak awal 1990-an, menjadi salah satu kemitraan paling substansial bagi aliansi tersebut. Sejak aneksasi ilegal Krimea oleh Rusia pada 2014, kerja sama telah ditingkatkan di berbagai area kritis.
BACA JUGA:Uji Nyata Kementerian Baru, dari Harapan ke Realisasi
Posisi AS dalam NATO tetap krusial, meski ada dinamika politik internal yang mempengaruhi hubungan trans-Atlantik. Selama masa jabatan Presiden Trump, AS menekankan pentingnya kontribusi keuangan yang lebih besar dari negara lain anggota NATO.
Trump mengkritik beberapa anggota yang tidak memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2 persen Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana disepakati. AS merasa bebannya menjadi yang paling berat. Hal itu mendorong negara-negara anggota meningkatkan anggaran pertahanan mereka, dengan 23 dari 32 anggota kini memenuhi target tersebut.
Pada November 2024, Presiden Trump menunjuk Matt Whitaker, mantan pelaksana tugas Jaksa Agung AS, sebagai Duta Besar AS untuk NATO. Penunjukan itu menandakan komitmen AS untuk tetap terlibat dalam aliansi tersebut, kendati sebelumnya, AS banyak mengkritik kontribusi anggota lainnya.
Dunia bukan cuma Trump seorang
Kendati kebijakan Trump kerap memicu kontroversi, baik di dalam maupun di luar negeri AS, yang harus diingat adalah hubungan trans-Atlantik antara AS dan Eropa tidak hanya bergantung pada kebijakan satu individu.