PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.COM - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kini menghadapi masalah kekurangan sebanyak 1.291 guru yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Hal ini mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel untuk mencari kebijakan yang tepat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Penjabat Gubernur Babel, Sugito, menyatakan bahwa kekurangan guru ini menjadi tantangan besar dalam memajukan dunia pendidikan di "Negeri Serumpun Sebalai". Ia berharap Mendikdasmen dapat segera mengambil kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah ini.
"Kami mohon kebijakan Bapak Menteri Abdul Mu'ti untuk mengatasi kekurangan guru ini," ungkap Sugito saat mendampingi Mendikdasmen dalam kunjungan kerjanya di Pangkalpinang, Minggu, 19 Januari 2025.
BACA JUGA:Faktor Kultural Jadi Penyebab Tingginya Angka Putus Sekolah di Babel
Menurut Sugito, saat ini ada 142 satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi Babel, yang terdiri dari SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri, SMK Swasta, SLB Negeri, dan SLB Swasta. Satuan pendidikan ini tersebar di enam kabupaten dan satu kota di Babel.
Berdasarkan data terakhir pada Desember 2024, total jumlah guru di Babel mencapai 2.913 orang, yang terdiri dari 1.480 PNS, 1.201 PPPK, dan 232 Non-ASN.
Selain itu, terdapat 39 guru yang memasuki masa pensiun serta 35 tenaga pengawas sekolah. Namun, dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja (ABK) sebanyak 3.972 guru, Babel masih kekurangan 1.291 guru.
Sugito berharap kebijakan Mendikdasmen, seperti penerimaan guru melalui jalur PPPK atau PNS, dapat segera diimplementasikan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar ini.
BACA JUGA: Waspada Cuaca Ekstrem di Babel: Hujan Lebat dan Angin Kencang Mengancam
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menanggapi masalah ini dengan menyebutkan bahwa kekurangan guru di daerah-daerah terpencil, termasuk Kepulauan Bangka Belitung, bukanlah soal jumlah, tetapi distribusi guru yang belum merata.
Kemendikdasmen akan melakukan pendataan dan mengupayakan penempatan guru ke daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk sekolah-sekolah swasta, sesuai dengan peraturan terbaru.
"Masalah kita ini bukan jumlah guru, tetapi distribusi guru ke daerah-daerah terpencil tidak merata," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Antara)