BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan program ekonomi biru. Ia mengingatkan seluruh jajarannya agar penerapan program-program strategis tersebut bebas dari praktik korupsi, demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan yang bersih dan transparan adalah pondasi untuk memastikan bahwa program-program pembangunan, termasuk ekonomi biru, dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan,” ujar Trenggono dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat.
Trenggono menyebutkan bahwa program ekonomi biru tidak hanya bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga mendorong pembangunan sektor kelautan yang akuntabel. Ia menyoroti langkah-langkah seperti transparansi, partisipasi publik, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan penegakan hukum sebagai elemen penting yang harus diterapkan secara konsisten.
“Setiap tahapan pelaksanaan program harus dilakukan dengan integritas tinggi agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA:OJK Perketat Pengawasan, Bank Diminta Waspadai Rekening Dormant untuk Judi Online
BACA JUGA:Menko Airlangga: Detail PPN 12 Persen dan Paket Kebijakan Ekonomi Diumumkan Senin Depan
Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, mengungkap sejumlah pencapaian KKP pada tahun 2024 dalam mendukung tata kelola yang bersih. Sebanyak 21 unit kerja dari tiga Unit Eselon I, yaitu Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PKRL), Balai Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta Ditjen Perikanan Tangkap, berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Selain itu, dua unit kerja nasional, PPS Cilacap dan BPSPL Padang, bersama 13 unit kerja lainnya, meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan penilaian internal KKP. Hasil survei Ombudsman terkait Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga menunjukkan nilai 91,15, masuk dalam kategori Kualitas Tertinggi.
Trenggono mengajak seluruh pegawai KKP untuk memahami nilai-nilai anti korupsi secara lebih luas. Menurutnya, integritas tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup komitmen terhadap pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dalam mencegah korupsi.
“Nilai integritas harus menjadi pedoman dalam keseharian kita, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program,” tegasnya.
Pernyataan Trenggono menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi seluruh elemen KKP untuk menciptakan sektor kelautan yang lebih baik, berkelanjutan, dan bebas dari korupsi. (ant)