Amphuri Usulkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dalam Pemerintahan Prabowo

BELITONGEKSPRES.COM - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyerukan agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. 

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amphuri, Zaky Zakariya Anshary, mengungkapkan bahwa pembentukan kementerian khusus ini diperlukan untuk mengurangi beban Kementerian Agama, yang selama ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi jutaan jamaah Indonesia.

Menurut Zaky, beban Kementerian Agama saat ini sangat berat karena harus menangani berbagai urusan selain haji dan umrah, sehingga keberadaan Kementerian Haji dan Umrah bisa lebih fokus dalam menangani penyelenggaraan kedua ibadah tersebut. 

Kompleksitas yang terlibat dalam pengelolaan haji dan umrah, lanjut Zaky, mencakup berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta.

BACA JUGA:Habib Rizieq Shihab Layangkan Gugatan Kepada Jokowi, Apa Permasalahannya?

BACA JUGA:Prudential Indonesia dan KONEKIN Perkuat Literasi Keuangan untuk Penyandang Disabilitas

"Proses penyelenggaraan haji melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Komisi VIII DPR RI. Selain itu, ada juga keterlibatan pihak swasta, seperti maskapai penerbangan dan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah," jelasnya.

Zaky juga menyoroti besarnya dana yang berputar dalam penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk pengelolaan anggaran yang terus meningkat. 

Pada akhir September 2024, Komisi VIII DPR RI telah menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk dana haji sebesar Rp188,86 triliun pada tahun 2025. Dengan jumlah pendaftar yang semakin meningkat, kebutuhan akan lembaga khusus yang mengurus haji dan umrah semakin mendesak.

Ketua Bidang Humas dan Media DPP Amphuri, Abdullah Mufid Mubarok, menambahkan bahwa kementerian ini sebaiknya dipimpin oleh seorang profesional yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah, serta memiliki kemampuan berkomunikasi baik dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris untuk memperlancar hubungan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

BACA JUGA:Dorong Reformasi Birokrasi: Menteri PANRB Apresiasi Kinerja Kemenko Perekonomian

BACA JUGA:Kisah Tubagus Joddy: Sopir Maut Vanessa Angel Bebas, Jalani Hukuman Tanpa Pengacara

“Pemimpin Kementerian Haji dan Umrah haruslah sosok yang memiliki keahlian praktis dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan otoritas haji di Arab Saudi, demi kelancaran koordinasi," tutupnya. (ant)