Presiden Jokowi Ungkap Kendala Hilirisasi: Intervensi Internasional dan Risiko Politik

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai hilirisasi sumber daya alam, terutama terkait intervensi negara maju dan risiko politik yang kompleks.

Dalam pidatonya pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa negara-negara maju sering kali berusaha menghalangi upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia, terutama dalam situasi global yang normal.

"Di kondisi yang normal, proses hilirisasi kita sering kali terhambat oleh intervensi negara-negara maju," kata Jokowi melalui konferensi video yang diadakan oleh Sekretariat Presiden di Jakarta.

Presiden juga menceritakan pengalaman pribadinya terkait pengambilalihan Freeport di Tembagapura, Papua. Ia menyebutkan bahwa banyak pihak yang mengingatkannya tentang potensi risiko politik yang bisa muncul, termasuk kekhawatiran tentang stabilitas di Papua dan kemungkinan ancaman terhadap kepemimpinan dirinya.

BACA JUGA:Strategi KemenKopUKM Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Restrukturisasi

BACA JUGA:Jadwal Pendaftaran PPPK 2024 Belum Ada Kepastian: Pekan Depan atau Masih Mundur?

"Ketika saya akan mengambil alih Freeport, banyak yang memperingatkan saya tentang kemungkinan terjadinya masalah serius, bahkan kekhawatiran tentang stabilitas politik. Proses hilirisasi bukanlah hal yang sederhana," tambah Jokowi.

Presiden juga menyoroti bahwa selama 55 tahun operasional Freeport, belum ada pembangunan smelter meskipun nilai sumber daya seperti tembaga dan emas sangat tinggi.

"Freeport telah beroperasi tanpa membangun smelter, meskipun nilai emas di sana sangat tinggi," ungkap Jokowi.

Dengan adanya pembangunan smelter di Gresik, Jokowi berharap pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan emas dan sumber daya lainnya yang selama ini hilang dari Indonesia.

BACA JUGA:Bandara IKN Kalimantan Timur Akan Layani Penerbangan Umum, Bukan Hanya VVIP

BACA JUGA:Presiden Jokowi Masih Ada Waktu Bentuk Komisi PDP

"Saya perkirakan kita kehilangan sekitar 40 sampai 50 ton emas per tahun. Ini baru perkiraan awal," jelasnya.

Melalui langkah-langkah ini, Jokowi berharap Indonesia bisa memaksimalkan potensi sumber daya alamnya dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing, meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. (ant)