Kemendagri Desak Bulog Kendalikan Harga Beras yang Melebihi HET

BELITONGEKSPRES.COM - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mendesak Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengambil tindakan dalam mengendalikan harga beras yang terus meningkat dan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam pernyataan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Tomsi Tohir menjelaskan bahwa saat ini harga beras di tingkat penggilingan sudah mencapai Rp12.816 per kilogram, sementara di tingkat grosir berada di angka Rp13.572 per kilogram. 

Angka ini sudah mendekati, bahkan melebihi, HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Di tingkat pengecer, harga beras bahkan mencapai Rp14.677 per kilogram, jauh di atas HET.

“Saya sangat pesimis harga beras ini bisa turun jika kita tidak mempersiapkan langkah-langkah yang tepat. Bulog harus menghitung dengan baik strategi penanganan ini karena beras merupakan kebutuhan pokok kita,” ujar Tomsi.

BACA JUGA:Perkuat Sistem Keamaman, Industri Fintech Gelar Jogja Fintech Security Conference 2024

BACA JUGA:Menko Perekonomian Targetkan Indonesia Jadi Pemain Utama di Industri Semikonduktor dan Baterai

Ia juga mengingatkan bahwa dengan semakin mendekati akhir tahun, potensi kenaikan harga beras bisa semakin parah jika tidak ada upaya pengendalian yang serius.

“Meski grafik harga beras mulai stabil, harga eceran tetap berada di atas HET,” tambahnya.

Tomsi berharap Bulog dan pihak-pihak terkait segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menstabilkan harga beras, terutama menjelang akhir tahun, agar masyarakat tidak terlalu terbebani.

“Beras adalah makanan pokok bagi kita semua, maka penting ada langkah antisipatif selain penerapan HET yang perlu kita upayakan bersama,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional. 

BACA JUGA:Hapus Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Pusat Kucurkan Insentif Fiskal untuk Pemda

BACA JUGA:BPH Migas Ubah Mekanisme Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian BBM Bersubsidi

Selain itu, sejumlah narasumber hadir secara virtual, seperti Deputi dari Kantor Staf Presiden, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, serta perwakilan dari Kejaksaan Agung, TNI, dan Satgas Pangan Polri.