Program Makan Bergizi Gratis Raih Skor Positif Tertinggi di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

BELITOGNEKSPRES.COM - Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berbagai program unggulan berhasil mendapatkan apresiasi publik, sementara beberapa wacana kebijakan menuai kritik. 

Penilaian terhadap program dan kebijakan ini diidentifikasi melalui riset terbaru dari LSI Denny JA, yang menyoroti sembilan program dengan skor positif tertinggi dan tiga kebijakan dengan skor negatif yang signifikan.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu inisiatif paling diapresiasi dengan skor tertinggi, yakni 8,4. Program ini dinilai efektif dalam mengurangi stunting, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendukung sektor pangan lokal. 

Selain manfaat langsung bagi masyarakat, kebijakan ini memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Rehabilitasi dan renovasi sekolah juga mendapat skor tinggi, 8,0, karena memperbaiki infrastruktur pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah. 

BACA JUGA:MPR RI Harap Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara Dapat Terealisasi pada 2028

BACA JUGA:Menteri Agama Minta Pendampingan dan Pengawasan KPK Awasi Tata Kelola Haji

Swasembada pangan, dengan skor 7,8, menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat sektor pertanian lokal. Program ini dianggap sebagai penghargaan terhadap petani yang selama ini menjadi tulang punggung bangsa.

Selain itu, kenaikan upah minimum nasional, transisi energi hijau, pemberantasan judi online, serta penurunan harga tiket transportasi publik turut mendapatkan apresiasi positif. 

Program-program ini memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata, sekaligus menunjukkan orientasi pemerintahan pada pembangunan berkelanjutan.

Namun, tidak semua inisiatif pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat tanggapan positif. Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi salah satu isu kontroversial dengan skor negatif tertinggi, yakni -7,9. 

BACA JUGA:Tunjangan Kinerja Dosen ASN Senilai Rp2,5 Triliun Siap Cair Tahun 2025

BACA JUGA:Prabowo Umumkan Penghematan Rp20 Triliun Melalui Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas

Kebijakan ini dianggap melemahkan demokrasi partisipatif dan meningkatkan risiko korupsi. Kritik juga diarahkan pada pembentukan kabinet jumbo, yang dianggap memboroskan anggaran dan memicu konflik kepentingan.