MPR RI Harap Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara Dapat Terealisasi pada 2028

BELITONGEKSPRES.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menaruh harapan besar bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Nusantara dapat terealisasi pada tahun 2028 sesuai target yang telah ditetapkan. 

Kota Nusantara, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dirancang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

"Sudah menjadi keputusan bahwa pada 2028 ibu kota negara berpindah ke Kota Nusantara. Kami berharap target ini dapat tercapai," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Jumat.

Menurut Ahmad Muzani, Kota Nusantara diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan nasional. Seluruh Fraksi dan alat kelengkapan MPR RI, bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), turut serta dalam kunjungan tersebut untuk meninjau kesiapan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan.

BACA JUGA:Menteri Agama Minta Pendampingan dan Pengawasan KPK Awasi Tata Kelola Haji

BACA JUGA:Tunjangan Kinerja Dosen ASN Senilai Rp2,5 Triliun Siap Cair Tahun 2025

"Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pembangunan sektor legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara, serta sebagai bentuk dukungan MPR terhadap percepatan pembangunan ibu kota negara," jelas Ahmad Muzani.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur utama, termasuk kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung lainnya.

Ahmad Muzani menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan perpindahan ibu kota ke Kota Nusantara selesai pada 2028, sehingga lembaga pemerintahan dapat mulai beroperasi di lokasi baru tersebut.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa percepatan pembangunan akan mencakup seluruh ekosistem pemerintahan, seperti perkantoran, hunian pejabat, dan infrastruktur pendukung. Ia optimistis seluruh elemen tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:Prabowo Umumkan Penghematan Rp20 Triliun Melalui Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas

BACA JUGA:Ditjen Haji dan Umrah Umumkan Daftar Jamaah Haji Khusus yang Berhak untuk Melunasi Biaya Haji

"Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, OIKN, dan Kementerian Pekerjaan Umum, kami yakin pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif akan rampung pada 2028, sehingga Nusantara siap menjadi kota politik dan pusat pemerintahan Indonesia," pungkas Basuki Hadimuljono.

Pemerintah berharap perpindahan ibu kota ini akan menjadi momentum untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan. (antara)