Pengacara: Tom Lembong Tidak Mengambil Keuntungan Pribadi dari Kebijakan Impor Gula

BELITONGEKSPRES.COM - Pengacara Thomas Trikasih Lembong, yang dikenal sebagai Tom Lembong, Zaid Mushafi, menegaskan bahwa kliennya tidak mengambil keuntungan pribadi dalam kebijakan impor gula yang kini menjadi bahan pemeriksaan.

Zaid menyatakan bahwa seluruh prosedur dalam pengambilan kebijakan impor gula ini telah mengikuti mekanisme resmi tanpa melibatkan praktik yang melanggar hukum. 

Menurutnya, surat-menyurat antara Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan PT PPI juga melibatkan kementerian lain, termasuk Kementerian Keuangan, yang semestinya menyadari jika ada potensi kerugian negara. "Jika memang ada kerugian, mengapa baru dipermasalahkan setelah 9 tahun?" ungkap Zaid pada 5 November 2024.

Lebih lanjut, Zaid menjelaskan bahwa Tom Lembong, saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, mengambil langkah impor gula sebagai solusi atas kekurangan stok dan lonjakan harga gula yang terjadi saat itu. Meskipun stok gula surplus, lonjakan harga membuat kebijakan impor menjadi pilihan yang diperlukan.

BACA JUGA:Baru 2 Pekan, Komdigi Sudah Blokir 227.811 Konten Juni Online Sejak 20 Oktober 2024

BACA JUGA:Dukung Penegakan Hukum, Kemkomdigi Buka Pintu untuk Pemeriksaan Oknum yang Terlibat Judi Online

Zaid juga menegaskan bahwa keputusan impor ini bukanlah keputusan pribadi Lembong, melainkan kebijakan yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian terkait.

"Kebijakan ini bukan keputusan pribadi seorang menteri, tetapi hasil koordinasi antar kementerian. Subjek hukum dalam kasus pidana adalah individu atau korporasi, bukan kebijakan yang diambil secara kolektif," jelas Zaid.

Ia juga mempertanyakan dasar pemidanaan terhadap seorang menteri yang telah mengikuti prosedur resmi dan melibatkan rapat koordinasi antar kementerian. "Semua tahapan administratif dan prosedur surat-menyurat telah dilakukan secara resmi. Pak Tom Lembong selalu mendukung pemberantasan korupsi," tegasnya.

Zaid mendorong agar seluruh proses terkait pengadaan impor gula dapat diselidiki secara transparan. "Jika ada yang perlu dibuka, mari kita buka seluruh prosesnya secara terang-terangan agar publik dapat menilai. Penting agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum, terutama terkait korupsi," tutup Zaid. (dis)