Menteri PMK Pratikno: Pentingnya Koordinasi Antar Kementerian dalam Perangi Stunting
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. --Beritasatu.com
BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan upayanya untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dalam menangani masalah stunting yang menjadi tantangan serius di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KPK/BKKBN).
Pratikno menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, ia telah melakukan kunjungan ke berbagai kementerian di bawah Kemenko PMK. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (KPI) Presiden Prabowo, khususnya yang berfokus pada penanganan stunting.
“Penanganan stunting melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, hingga aspek kualitas gizi dan sanitasi yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR serta pemerintah daerah,” jelas Pratikno saat berada di kantor Kementerian KPK/BKKBN, Jakarta Timur, pada Kamis, 31 Oktober.
BACA JUGA:Polri Selidiki Dugaan Keterlibatan Pegawai Komdigi dalam Judi Online
BACA JUGA:Kekayaan Tom Lembong Capai Rp 101 Miliar, Tapi Tidak Memiliki Aset Rumah dan Tanah
Pratikno menekankan betapa pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk menyelesaikan masalah stunting, mengingat isu ini tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian KPK atau BKKBN perlu berintegrasi dengan program-program besar dari kementerian dan lembaga lain untuk berkontribusi lebih signifikan dalam penanganan stunting.
Menurutnya, identifikasi masalah secara terkoordinasi akan mempermudah mobilisasi sumber daya manusia untuk menurunkan angka stunting dengan lebih cepat.
“Misalnya, jika kita berbicara tentang kebutuhan makanan bergizi, kita perlu mengaitkannya dengan produksi pangan, logistik, dan daya beli masyarakat. Jika permasalahan berkaitan dengan air bersih, kita harus berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan PUPR,” tambahnya.
“Dengan Kemendagri, kita juga bisa memastikan bahwa program-program ini akuntabel, terpercaya, dan memiliki strategi yang efektif, sehingga mobilisasi sumber daya dapat dioptimalkan,” tutup Pratikno. (beritasatu)