Kabinet Merah Putih, Kemenkumham Siap Bertransformasi

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Dodi Pratama |

Selasa , 22 Oct 2024 - 11:43

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas-Ist-

Pihaknya, mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

Untuk bagian program dan anggaran, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

"Guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah," bebernya.

Selain itu, sumber daya manusia (SDM), bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

"Tim sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt, serta pengangkatan CASN," ujarnya.

Nico juga menjelaskan, terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

"Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian," terangnya.

Kemudian, tim mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri.

Ia berharap, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan," tutup Nico.

Sebagai informasi, yaitu mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman pada 1945–1999, lalu Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024.

kabinet merah putih, kemenkumham siap bertransformasi                            jakarta, belitongekspres.com - presiden republik indonesia prabowo subianto telah melantik menteri dan wakil menteri kabinet merah putih di istana negara, jakarta, senin 21 oktober 2024.
dalam kabinet merah putih, kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian.
adapun, kementerian koordinator hukum, hak asasi manusia (ham), imigrasi, dan pemasyarakatan, kementerian hukum, kementerian ham, serta kementerian imigrasi dan pemasyarakatan. 
kemenkumham bertransformasi menjadi kementerian hukum menyatakan siap untuk melakukan tranformasi kelembagaan dalam kabinet merah putih. 
baca juga:yusril sambut positif kementerian hukum dan ham dipecah jadi tiga bagian
menurut menteri hukum, supratman andi agtas yang menyebutkan, bahwa kemenkumham berkeinginan menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian atau lembaga.
“pemecahan kementerian ataupun penggabungan, hal itu sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, itu yang kita lakukan di kemenkumham,” kata supratman.
supratman menerangkan, pemisahan kemenkumham menjadi empat kementerian itu tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. ia yakin, bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat juni 2025.
“kemenkumham paling lambat juni tahun 2025, semua terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai dan mungkin ini akan yang tercepat,” sebutnya.
baca juga:kpk ingatkan menteri kabinet prabowo-gibran untuk segera laporkan lhkpn
sekretaris jenderal kementerian hukum dan ham (sekjen kemenkumham), nico afinta menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.
ia juga menyampaikan, laporan penyambutan menteri dan wakil menteri koordinator hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan, menteri dan wakil menteri hukum, menteri dan wakil menteri ham, dan menteri dan wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan di graha pengayoman, jakarta.
"kami telah membentuk tim transisi, guna mempersiapkan transformasi kemenkumham ini," ujar nico.
menurutnya, sebagai respon cepat, tim transisi kemenkumham telah merumuskan beberapa hal.
pihaknya, mempersiapkan draft skb 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian. 
baca juga:prabowo umumkan kabinet merah putih, ini daftar lengkap para menteri dan wakil menteri 
untuk bagian program dan anggaran, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.
"guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah," bebernya.
selain itu, sumber daya manusia (sdm), bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan sdm berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian. 
"tim sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan plt, serta pengangkatan casn," ujarnya.
nico juga menjelaskan, terkait dengan aset/ barang milik negara (bmn) serta pengadaan barang dan jasa, bahwa saat ini biro bmn masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk. 
baca juga:yusril dilantik jadi menko hukum dan ham, sebut kasus 1998 bukan pelanggaran ham berat
"proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian," terangnya.
kemudian, tim mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh menteri dan wakil menteri. 
ia berharap, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. 
"kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan," tutup nico.
sebagai informasi, yaitu mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia (ham) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. 
sebelumnya, departemen kehakiman pada 1945–1999, lalu departemen hukum dan perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi departemen kehakiman dan hak asasi manusia (2001–2004), kemudian departemen hukum dan hak asasi manusia (2004–2009), terakhir kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. 
baca juga:pegawai kemenkeu antusias sambut kembali sri mulyani di kabinet prabowo
lalu, di era presiden ke delapan ini, kemenkumham resmi menjadi kementerian hukum. nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan ham di indonesia :

menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan: prof. dr. h. yusril ihza mahendra, s.h., m.sc. 
wakil menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan: prof. dr. otto hasibuan, s.h., m.m. 
menteri hukum: dr. supratman andi agtas, s.h., m.h.
wakil menteri hukum: prof. dr. edward omar sharif hiariej, s.h., m.hum.
menteri ham: natalius pigai, s.ip.
wakil menteri hak asasi manusia: mugiyanto sipin
menteri imigrasi dan pemasyarakatan: komjen. pol. drs. agus andrianto, s.h., m.h.
wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan: silmy karim, s.e., m.e., m.b.a.

kepala kantor wilayah (kakanwil) kemenkumham babel harun sulianto didampingi kepala divisi administrasi dwi harnanto, kepala divisi pemasyarakatan kunrat kasmiri, kepala divisi pelayanan hukum dan ham fajar sulaeman taman, para pejabat struktural dan para pegawai turut mengikuti kegiatan ini secara virtual dari ruang rapat kantor wilayah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 25 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan