Menteri PANRB Apresiasi Diplomasi Kementerian Luar Negeri untuk Pertumbuhan Ekonomi

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan pengakuan tinggi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) atas upayanya dalam membangun hubungan diplomatis yang kokoh dengan berbagai negara. 

Menurutnya, kontribusi Kemlu, yang dipimpin oleh Retno Marsudi, sangat relevan dengan tema reformasi birokrasi, khususnya dalam mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia.

Anas mengungkapkan, "Kami sangat mengapresiasi kinerja positif yang terus ditunjukkan oleh Kementerian Luar Negeri, terutama dalam mendorong investasi melalui berbagai fungsi diplomasi yang dijalankan." 

Ia menekankan bahwa hubungan diplomatik yang dibangun Kemlu telah berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di tanah air.

BACA JUGA:Pemerintah Mewajibkan Pekerja Berpenghasilan di Atas UMR Jadi Peserta Tapera

BACA JUGA:Khawatir Hadapi Ancaman PHK, Serikat Pekerja Tembakau Tolak Kemasan Polos Rokok

Selain itu, Anas menggarisbawahi perbaikan layanan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) di berbagai konsulat jenderal di seluruh dunia. Kementerian Luar Negeri tidak hanya berfokus pada peningkatan investasi, tetapi juga aktif dalam mempromosikan produk dalam negeri serta memperluas akses pasar di tingkat global.

Lebih lanjut, Anas mengapresiasi upaya Kemlu dalam merundingkan berbagai perjanjian internasional untuk mengurangi hambatan perdagangan Indonesia dan meningkatkan kerja sama teknologi melalui strategi digital yang inovatif. 

"Kami melihat perkembangan positif dalam akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri," tambahnya.

Berdasarkan laporan, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri untuk tahun 2023 menunjukkan kategori A, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional kementerian/lembaga. 

Selain itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemlu juga mendapatkan kategori BB, yang menunjukkan performa sangat baik.

BACA JUGA:Fakta Baru Biaya Produksi PT Timah Tbk Terungkap, Smelter Swasta Lebih Hemat

BACA JUGA:Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Tinjau Kesiapan Pemindahan ASN ke IKN

Sejak 2017 hingga 2023, sebanyak 12 unit kerja di Kementerian Luar Negeri berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sementara lima unit lainnya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).