Singgung Kinerja Gibran, PDIP Solo Desak Mundur dari Kursi Wali Kota

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Rabu , 17 Jan 2024 - 21:25

Momen Gibran Rakabuming Raka saat Debat Cawapres 2024./Instagram @tknfanta--

singgung kinerja gibran, pdip solo desak mundur dari kursi wali kota                            belitongekspres.com, pencalonan gibran rakabuming raka sebagai bakal calon wakil presiden terus menimbulkan polemik. 
setelah dianggap melanggar moral dan etika, belakangan ini gibran rakabuming raka kembali menjadi sorotan.
kinerjanya sebagai wali kota solo dinilai tidak maksimal, dengan dampak yang disebabkan oleh kegiatan kampanye yang dijalankannya. 
menurut pernyataan dari fraksi pdip dprd kota solo, y.f sukasno, putra sulung presiden joko widodo, gibran rakabuming raka, sering mengambil cuti untuk ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum dan kampanye. 
selama masa cuti tersebut, tugas wali kota solo dipegang oleh wakil wali kota solo, teguh prakosa. dampaknya, dinilai bahwa roda pemerintahan di pemkot solo menjadi tidak seimbang.
baca juga:tayangan iklan anies baswedan di videotron dihentikan sepihak, bawaslu janji bakal usut
baca juga:respon terhadap wacana pemakzulan presiden jokowi
sukasno mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini, dan sebagai langkah lebih lanjut, ia mendorong serta menyarankan agar gibran mundur dari posisi wali kota solo yang diemban sejak tahun 2021.
"ada beberapa contoh, perda (peraturan daerah) yang sudah kami sahkan, harus ditindaklanjuti dengan perwali (peraturan wali kota)," ujarnya dikutip dari radar solo, rabu 17 januari 2024.
“nah ini perwalinya belum jadi, otomatis perdanya belum bisa jalan. padahal setelah disahkan, perda ini harus segera dilaksaksanakan. artinya saat ini perda-perda belum dijalankan," tambah sukasno.
sukasno menambahkan, dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 53 tahun 2023, penafsiran terkait cuti ini dapat menjadi sumber perdebatan atau perbedaan pendapat.
“bisa ditanyakan ke ahli hukum. dimana cuti sesuai kebutuhan itu seperti apa? "karena di pasal 36 jelas dikatakan, cuti maksimal itu 1 hari dalam 1 minggu,” ucap sukasno.
sukasno mengkritisi kalimat "cuti sesuai kebutuhan" dengan menyatakan bahwa formulasi tersebut bersifat rancu. "kalau ternyata nanti kebutuhannya misal untuk kampanye 15 hari, atau bahkan 30 hari, bisa kacau. jadi menurut saya pemaknaan cuti ini harus diselaraskan," bebernya.
baca juga:seleksi cpns dan pppk 2024, peluang bagi talenta berbakat bidang digital
baca juga:instagram pribadi mahfud md diretas, peretas unggah video 12 detik
sukasno melanjutkan bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, seorang wali kota seharusnya berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat luas. 
"sebagai kepala daerah harus fokus menjalankan apbd. tugas kepala daerah hanya itu. menjalankan rencana dan mencapai target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif," tukasnya.
menanggapi tindakan gibran yang mengambil cuti selama tiga hari dalam dua pekan berturut-turut, sukasno menyatakan bahwa jika seorang pemimpin tidak dapat mempertahankan fokusnya, efisiensi pemerintahan dapat terganggu.
"sehingga kok lebih bagus kalau pak wali kota mengundurkan diri, supaya bisa fokus ke kampanye, kemudian roda pemerintahan bisa berjalan," bebernya.
sukasno juga membahas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018 yang menetapkan bahwa kepala daerah yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
"tapi ini ada pp baru yang ndilalah (kebetulan) keluarnya pas di tahun 2023, ya agak istimewa pp ini," ungkap dia.
soal tugas wali kota yang didelegasikan kepada wakil wali kota solo, sukasno mengatakan kurang paham. "tapi ternyata beberapa perwali tidak berjalan," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 18 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan