Hendrya Sylpana

Ada Temuan, 400 Honorer Tidak Aktif di Babel Bakal Diberhentikan

Ketua DPRD sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya-- (Antara)

PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPRD sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya mengungkapkan temuan ratusan tenaga honorer atau PHL (Pegawai Harian Lepas) yang tidak aktif bekerja. 

Meski tidak aktif bekerja, para honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel tersebut tetap menerima gaji setiap bulan. Fenomena ini menjadi perhatian karena berdampak pada anggaran daerah.

"Kami telah mendapati adanya indikasi honorer tidak aktif. Data lengkap, termasuk nama-nama mereka, sudah kami siapkan," ungkap Didit Srigusjaya di Pangkalpinang pada Kamis, 26 September 2024.

Dari total 3.332 honorer yang tercatat di Pemprov Babel, sekitar 400 di antaranya tidak melakukan kegiatan kerja, namun masih menerima upah. Di kantor DPRD Babel sendiri, terdapat 194 honorer, dengan 48 di antaranya tercatat tidak aktif.

BACA JUGA:Oknum Perwira Polres Bangka Barat Minta Fee Ponton Selam, Klaim Lahan Milik Pamannya

BACA JUGA:Aksi Cepat BPBD Belitung, 2 Pelajar Tersesat di Bukit Tebalu Berhasil Diselamatkan

"Saya meminta kepada Pak Sekda untuk melakukan verifikasi ulang. Jika tidak aktif, mereka sebaiknya tidak dipertahankan. Untuk honorer yang tidak aktif, kami akan memanggil dan mengadakan perjanjian; jika mereka tidak menunjukkan aktivitas, mereka akan diberhentikan," tambah Didit.

Didit menekankan bahwa pemangkasan jumlah honorer yang tidak aktif ini bukan hanya tindakan disipliner, tetapi juga langkah strategis untuk mengurangi defisit anggaran Pemprov Babel.

Menurutnya, dengan menghentikan 400 honorer tidak aktif, Pemprov bisa mengurangi beban anggaran hingga Rp12 miliar per tahun, dengan perhitungan gaji Rp2,8 juta per orang.

“Ini harus segera dieksekusi pada 2025. Jika tidak, kami akan menghadapi masalah anggaran yang lebih besar, apalagi menjelang tahun 2027 di mana belanja pegawai harus dibatasi hingga 30 persen,” tegasnya.

BACA JUGA:Ketua DPRD Beltim Keluhkan Banyak Anjing Liar yang Resahkan Warga

BACA JUGA:Peringati Bulan Bakti KT ke-64, Karang Taruna Beltim Salurkan Bantuan Kepada 200 Keluarga

Langkah ini diharapkan Pemprov dapat lebih efisien dalam pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan daerah.

Evaluasi Tenaga PHL untuk Tindakan Tegas

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan