Babak Akhir Kasus Korupsi Dana Covid-19 RSUD Beltim, Terdakwa Bacakan Duplik

Reporter: Muchlis Ilham |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 13 Sep 2024 - 22:14

Suasana sidang Tipikor Dana Covid-19 RSUD Beltim yang digelar di Pengadilan Negeri Pangkalpinang-Ist-

babak akhir kasus korupsi dana covid-19 rsud beltim, terdakwa bacakan duplik                            belitongekspres.com - pembacaan duplik terdakwa dwi sanita sebagai jawaban terhadap replik atas pledoi dalam perkara dakwaan kasus korupsi dana covid-19 di rsud beltim digelar di pengadilan tipikor pangkalpinang.
dalam sidang jumat 13 september 2024, adetia sulius putra penasehat hukum terdakwa korupsi dana covid-19 rsud beltim menyampaikan duplik setebal 36 halaman untuk pertimbangan bagi hakim.
satu diantaranya adalah terdakwa tidak terbukti memiliki “mens rea” yaitu melakukan perbuatan tindak pidana korupsi atau tipikor secara bersama-sama dengan ketua tim dan menguntungkan ketua tim.
terdakwa bidan dwi sanita juga tidak memiliki kewenangan, melawan hukum, dan terbukti “good faith”. selain daripada itu, soal motif utama terdakwa dalam perkara disebut penasehat hukum tidak jelas.
baca juga:bps ungkap pandemi covid-19 memicu penurunan kelas menengah ke aspiring middle class
baca juga:korupsi dana covid-19 rsud beltim, dokter rudy susul bidan dwi sanita
apalagi terdakwa sebagai pns di pemkab beltim yang berdinas selama 19 tahun tersebut rela mengorbankan status kepegawaiannya demi menguntungkan orang lain. terdakwa hanya terbukti menjalankan tugas yaitu “perintah jabatan” (ambtelijk bevel) sesuai ketentuan pada pasal 51 ayat (1) atau ayat (2) kuhp.
adetia memaparkan pasal 51 kuhp mengatur sebuah rumusan hukum tentang sebab penghapus pidana pada ayat 1 karena alasan pembenar atau pada ayat 2 karena alasan pemaaf.
"ayat (1) berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”, ayat (2) menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”," papar adetia.
menurutnya, ada perbedaan antara tim pengelola jasa pelayanan covid-19 yang bertugas menyusun rencana pembagian uang jasa pelayanan bagi unsur pegawai rsud beltim dengan tim casemix yang bertugas menghitung ajuan klaim bencana covid-19 ke kemenkes dan bpjs kesehatan. 
baca juga:kpk usut dugaan korupsi dana csr bi dan ojk tahun 2023, pejabat negara jadi tersangka?
baca juga:saksi kasus korupsi timah, penambangan liar marak pasca uu otonomi daerah
"di mana terdakwa dalam perkara a quo adalah anggota tim pengelola jasa pelayanan covid-19 bukanlah anggota tim casemix dan tugas terdakwa tidak ada hubungan sama sekali dengan pencairan klaim bencana covid-19 ke kemenkes dan bpjs kesehatan," jelasnya.
selanjutnya, terdakwa hanya sebagai anggota tim pengelola jasa pelayanan rsud beltim. tugasnya melakukan penghitungan melalui aplikasi microsoft excel terkait rencana pembagian jasa pelayanan covid-19 untuk dokter dan paramedis/lainnya yang ada dilingkungan rsud beltim, terdakwa diangkat dengan sk penugasan.
"apikasi microsoft excel sebagai hasil kerja terdakwa bukan format baku, maka adalah menjadi kewenangan ketua tim untuk memeriksa kembali ajuan terdakwa. apabila data ajuan dari terdakwa dianggap keliru, ketua tim berwenang menolak dan memerintahkan terdakwa untuk merubahnya," jelasnya.
penasehat hukum terdakwa, adetia juga menyampaikan isi lain duplik yang mengungkap bahwa ketua tim terbukti pernah memberi perintah secara lisan dengan menunjukan aturan-aturan terkait haknya atas dokter penanggung jawab pasien (dpjp) kepada terdakwa.
baca juga:fakta baru kasus korupsi timah, ada pertemuan 'rahasia' harvey moeis di polda babel
baca juga:saksi sebut ada arahan jokowi di sidang korupsi timah babel
hal ini agar terdakwa tergerak memasukan nama ketua tim sebagai dpjp covid-19. sehingga terdakwa dengan itikad baik “good faith” menjalankan tugasnya dan menganggap aturan tersebut ada, berlaku sah dan mengikat.
"kalau saja, andai-andai memang benar adanya yaitu keadaan kerugian keuangan negara dalam pembagian jasa pelayanan covid-19 untuk dokter dan paramedis/lainnya yang ada dilingkungan rsud beltim, sudah barang tentu bukanlah terdakwa yang tindak tanduknya sebagai orang yang menjalankan perintah dan dinaungi pasal 51 ayat (1) atau ayat (2) kuhp yang pantas menanggungnya," ungkapnya.
"oleh karena itu terdakwa, sepatutnya dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari dakwaan primair dan subsidair penuntut umum kerena alasan fakta hukum dan dasar hukum tersebut," tegas adetia.
terdakwa juga sempat membacakan duplik yang ditulis tangan sendiri sebanyak 6 lembar. apa yang disampaikan terdakwa, seluruhnya merupakan keterangan yang diharapkan memberikan rasa keadilan atas dakwaan yang dituduhkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 14 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan