Perpol Nomor 2 Tahun 2023: Polda Bali Uji Coba Syarat JKN Aktif Bagi Pemohon SIM

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 12 Sep 2024 - 19:02

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal memulai uji coba pembuatan SIM yang harus memiliki BPJS Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta JKN yang aktif.-reza---

perpol nomor 2 tahun 2023: polda bali uji coba syarat jkn aktif bagi pemohon sim                            belitongekspres.com - pemerintah indonesia terus menguatkan komitmen dalam meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui berbagai kebijakan inovatif. 
salah satu langkah terbaru adalah penerapan peraturan kepolisian negara republik indonesia (perpol) nomor 2 tahun 2023, yang mewajibkan pemohon surat izin mengemudi (sim) untuk menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional (jkn). 
kebijakan ini merupakan pembaruan dari perpol nomor 5 tahun 2021 yang sebelumnya mengatur tentang penerbitan sim.
langkah ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam program jkn, sekaligus meningkatkan akses mereka terhadap layanan kesehatan. 
baca juga:kuota tak terpenuhi, gaji pns brin lulusan s3 bisa tembus rp 21 juta per bulan
baca juga:terima tambahan anggaran rp10,4 triliun: kemendikbudristek prioritaskan kesejahteraan guru dan dosen
implementasi perpol baru ini telah dimulai di provinsi bali, di mana sembilan polres telah menerapkan aturan ini sebagai bagian dari program uji coba.
direktur kepesertaan bpjs kesehatan, david bangun, menyatakan bahwa kolaborasi antara bpjs kesehatan dan polri adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh warga negara terlindungi secara kesehatan. 
menurut david, mewajibkan kepesertaan jkn bagi pemohon sim bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk memberikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat indonesia.
"kepesertaan jkn sebagai syarat penerbitan sim bukan hanya untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan, tapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan warganya. saat pemohon sim membutuhkan perawatan medis, jkn akan memberikan akses tanpa beban biaya besar," ujar david.
baca juga:saksi sebut ada arahan jokowi di sidang korupsi timah babel
baca juga:kisah polisi viral, ditawari sekolah perwira oleh kapolri malah minta lahan kuburan
untuk membuktikan keaktifan sebagai peserta jkn, pemohon sim hanya perlu menunjukkan bukti keanggotaan aktif, misalnya melalui tangkapan layar aplikasi mobile jkn atau layanan whatsapp pandawa. 
selain itu, jika pemohon belum terdaftar, mereka dapat langsung mendaftar di lokasi pembuatan sim, di mana petugas akan membantu proses pendaftaran.
kombes pol. heru sutopo dari korlantas polri menambahkan bahwa peraturan baru ini bertujuan untuk mengintegrasikan upaya perlindungan kesehatan dengan pelayanan lalu lintas. 
polri tidak hanya ingin menjaga ketertiban lalu lintas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pemegang sim memiliki jaminan kesehatan yang memadai.
baca juga:sri mulyani dan prabowo subianto gelar pertemuan selama 2,5 jam, ini yang dibahas
baca juga:15 ribu lebih pekerja tekstil kena phk massal sepanjang tahun 2024
“langkah ini adalah wujud nyata dari amanah undang-undang nomor 4 tahun 2012 tentang lalu lintas dan peraturan presiden nomor 1 tahun 2022. kami ingin setiap pemohon sim, tanpa terkecuali, mendapatkan akses jaminan kesehatan," ungkap heru.
sementara itu, wakil direktur lalu lintas polda bali, akbp bima aria viyasa, mengungkapkan bahwa pada agustus 2024 terdapat lebih dari 40.000 pemohon sim di bali, di mana sebagian besar telah memiliki kepesertaan jkn. 
namun, masih ada sejumlah pemohon yang belum terdaftar atau memiliki status non-aktif. ia berharap penerapan perpol ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan melalui jkn.
kebijakan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dengan asisten deputi sekretariat kabinet ri, teguh supriyadi, menegaskan bahwa ini adalah wujud komitmen negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan. 
baca juga:resmi ditutup: total pelamar cpns capai 3,87 juta, hasil seleksi administrasi diumumkan 14-19 september
baca juga:usai ajukan banding hukuman syl meningkat jadi 12 tahun penjara, kuasa hukum beri reaksi
melalui kolaborasi antara polri dan bpjs kesehatan, negara berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang terlewatkan dari perlindungan kesehatan.
teguh menambahkan, "kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mempercepat pertumbuhan jumlah peserta aktif jkn di seluruh indonesia."
kolaborasi ini menjadi salah satu upaya strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan terlindungi melalui akses yang lebih luas terhadap jaminan kesehatan. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 13 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan