Permintaan Komisi X DPR: Pemerintah Harus Pastikan Akses Situs Pornografi Dibatasi

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 06 Sep 2024 - 15:13

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda--(ANTARA/HO-DPR RI)

permintaan komisi x dpr: pemerintah harus pastikan akses situs pornografi dibatasi                            jakarta, belitongekspres.com - ketua komisi x dpr ri, syaiful huda menegaskan pentingnya pemerintah untuk segera melakukan pembatasan terhadap akses ke situs pornografi. 
pemerintah diminta untuk memastikan pembatasan akses terhadap situs pornografi sebagai langkah mitigasi dalam mencegah tindak kekerasan di kalangan peserta didik.
kata syaiful huda, langkah pembatasan akses situs pornografi bisa menjadi solusi cepat untuk mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar tersebut.
"saya kira langkah paling efektif adalah dengan membatasi akses peserta didik ke situs-situs porno. dampaknya akan terasa langsung," ujar huda di kompleks parlemen jakarta, jumat, 6 september 2024.
baca juga:ratusan penari kolosal siap meriahkan peresmian gedung amanah aceh
baca juga: pengamanan isf 2024: sinergitas bin, tni dan polri dapat apresiasi
pernyataan ini muncul setelah terjadinya kasus tragis di palembang, di mana seorang siswi smp berinisial aa menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh beberapa siswa di bawah umur. 
ia menilai bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan siswa di bawah umur, seperti pemerkosaan yang berujung pada kematian siswi smp, disebabkan oleh akses yang mudah ke situs pornografi.
"yang kita temukan, anak-anak yang masih berusia 13, 12, dan 16 tahun di palembang ini, dengan mudahnya bisa mengakses konten pornografi di ponsel mereka," jelas syaiful huda.
ia juga menegaskan, sudah berkali-kali meminta pemerintah untuk membatasi akses ke situs pornografi dan kekerasan sebagai langkah konkret untuk mengurangi tindak kekerasan di kalangan pelajar.
baca juga:mau scaling gigi gratis dengan bpjs kesehatan? begini cara dan syaratnya
baca juga:sinergi kembangkan literasi, sman 1 manggar dan smkn 1 sungailiat jalin kesepakatan
"apakah ini bisa dilakukan? sangat bisa. kami meminta pemerintah segera melakukan pembatasan ini. ini benar-benar mendesak," kata politisi partai kebangkitan bangsa (pkb) itu.
syaiful huda menilai bahwa kasus di palembang merupakan salah satu kejadian yang seharusnya mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih dalam menangani peningkatan kekerasan di kalangan peserta didik yang terus terjadi.
"kasus perundungan dan kekerasan ini sudah seperti menjadi perilaku endemik baru di antara para pelajar kita," ujar syaiful huda.
menurutnya, kekerasan seksual adalah salah satu dari tiga dosa besar dalam dunia pendidikan di indonesia, selain perundungan dan intoleransi.
baca juga:mengenang sosok mendiang faisal basri, ekonom senior pendiri indef
baca juga: jadwal pendaftaran cpns 2024 terbaru usai resmi diperpanjang
"kita masih memiliki pekerjaan besar di dunia pendidikan kita saat ini. kita harus dengan jujur menyatakan keprihatinan mendalam, bahwa meskipun selama lima tahun terakhir kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tiga dosa besar ini masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan," katanya.
sebelumnya, polrestabes palembang menetapkan empat tersangka dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap siswi smp berinisial aa (13) di area pemakaman tionghoa, palembang, sumatera selatan. keempat tersangka yang masih di bawah umur tersebut berinisial is, mz, ns, dan as. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 7 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan