MK Permudah Syarat, 43 Daerah Hadapi Kotak Kosong di Pilkada 2024

Reporter: Muchlis Ilham |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 04 Sep 2024 - 15:30

Ilustrasi: 43 Daerah Hadapi Kotak Kosong di Pilkada 2024-grafis/be-

mk permudah syarat, 43 daerah hadapi kotak kosong di pilkada 2024                            belitongekspres.com - meski mahkamah konstitusi (mk) sudah mengeluarkan putusan nomor 60 dan 70 tentang syarat pencalonan, faktanya berdasarkan tahapan pendaftaran pilkada serentak 2024 masih terdapat daerah yang menempatkan kotak kosong sebagai lawan. 
selama jadwal pendaftaran pilkada 2024 tanggal 27 hingga 29 agustus, terdapat 43 daerah bercalon tunggal. sehingga kotak kosong masih cukup banyak pasca putusan mk.
rinciannya ada 1 provinsi, 37 kabupaten dan 5 kota akan melawan kotak kosong. faktanya dari seluruh calon yang akan melawan kotak kosong, tidak ada satupun yang didukung penuh oleh 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024.
mengutip pernyataan guru besar ilmu politik universitas andalas, sumatera barat asrinaldi berpendapat bahwa pilkada melawan kotak kosong adalah by design.
baca juga:kpu sumbar: calon tunggal yang kalah melawan kotak kosong tidak dizinkan maju di pilkada berikutnya
baca juga:fenomena 3 daerah di babel hadapi kotak kosong pilkada 2024
indikasi partai politik membentuk koalisi besar untuk menghadirkan hanya satu pasang calon sudah terlihat dari wacana koalisi indonesia maju (kim) plus.
karenanya, demonstrasi yang dilakukan kelompok masyarakat dan mahasiswa pada saat muncul wacana perubahan uu pilkada di dpr ri adalah bentuk perlawanan atas kondisi tersebut.
bahkan salah satu desakan mereka adalah memanfaatkan perpanjangan masa pencalonan dengan harapan muncul kandidat alternatif.
sejatinya partai politik dimungkinkan untuk mengambil peluang mengusung calon karena ambang batas pencalonan telah dilonggarkan oleh putusan mk tersebut.
baca juga:masyarakat belitung antusias hadir acara 'ngupi kun hellyana'
baca juga:pilkada belitung 2024, hellyana: hendra caya dan sylpana sosok berkompeten
apalagi kpu sebagai penyelenggara tidak mengubah aturan atau melarang partai politik mengusung calon lain meskipun sudah sempat mengusulkan atau mendaftarkan calon. 
entah karena putusan mk yang terbit terlalu mendekati masa pendaftaran, namun banyak partai politik yang enggan mengubah atau menarik dukungan yang sudah mereka daftarkan dalam koalisi.
parpol sepertinya sudah tekad bulat mendukung calon tunggal yang sudah didaftarkan pada masa pendaftaran meskipun menghadapi kotak kosong.
seperti dikutip dari antara, gerakan perlawanan calon tunggal muncul di surabaya. mereka datang ke kantor kpu kota surabaya menggelar kampanye kotak kosong pilkada 2024.
baca juga:ldii diminta presiden jokowi untuk berkontribusi dalam pemerintahan prabowo-gibran
baca juga:ridwan kamil targetkan kemenangan 50 persen plus 1 suara di pilkada jakarta
ini mereka lakukan sebagai bentuk protes atas buruknya proses demokrasi di surabaya yang hanya mengusung satu pasangan calon.
"ini proses demokrasi yang paling memalukan yang pernah terjadi di kota surabaya. surabaya ini kota besar, kenapa tidak ada satu calon pun yang ada di kota surabaya selain petahana," ujar yanto ireng selaku koordinator aksi.
peneliti pada pusat pengkajian pancasila dan konstitusi (puskapsi) fakultas hukum universitas jember, nando yussela mardika ikut angk bicara terkait permasalahan kotak kosong dalam kontestasi pilkada
di laman hukumonline.com menuliskan bahwa permasalahan kotak kosong dalam kontestasi pilkada berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik, yang kedepannya akan membawa pengerucutan pada dukungan atau pemberian rekomendasi untuk calon kepala daerah yang akan diusung.
baca juga:pilkada belitung 2024, pasangan im tunggu hasil tes kesehatan
baca juga:rano karno beri pujian atas pencapaian anies dalam menciptakan jakarta nyaman
"munculnya calon tunggal tentu tidak baik bagi demokrasi pada tingkat daerah sebab rakyat hanya dihadapkan pada pilihan untuk memilih atau tidak memilih calon," ujar nando.
selain itu, dampak yang ditimbulkan jika kotak kosong muncul sebagai pemenang atau calon tunggal tidak mampu memenangkan perolehan suara secara mutlak 50+1 maka daerah yang bersangkutan akan kekosongan kepala daerah defenitif hingga masa jabatan 5 tahun berakhir.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 5 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan