Alokasi Subsidi BBM dan LPG 2025 Ditetapkan, Bahlil: Masyarakat Mampu Jangan Pakai!

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah telah menetapkan rencana alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun 2025, dengan fokus utama pada subsidi BBM dan LPG.

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama Komisi VII DPR RI, disepakati bahwa total volume BBM bersubsidi untuk tahun 2025 adalah 19,41 juta KL. Rinciannya meliputi minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL.

Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah akan mengalokasikan sebanyak 8,2 juta metrik ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penetapan alokasi subsidi ini mengalami penurunan dibandingkan target tahun sebelumnya, yang mencapai 19,58 juta KL. 

BACA JUGA:Dorong Pemberdayaan Desa: BRI Kembali Gelar Program 'Desa BRILiaN 2024 Batch 3'

BACA JUGA:Pengusaha Ritel Minta Penundaan Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025, Ini Alasannya

Penurunan ini merupakan bagian dari inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran BBM bersubsidi dan memastikan sasaran yang tepat. Bahlil berharap kendaraan mewah tidak lagi mendapatkan subsidi.

Pemerintah juga mengusulkan agar subsidi solar tetap sebesar Rp1.000 per liter pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari potensi kenaikan harga BBM.

Selain subsidi BBM dan LPG, anggaran subsidi listrik pada tahun 2025 juga mengalami kenaikan menjadi Rp90,22 triliun, meningkat dari Rp73,24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini termasuk penyelesaian kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp2,02 triliun. 

Kenaikan ini dipicu oleh prediksi bertambahnya jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan pada tahun 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di tahun 2025.

BACA JUGA:Pemerintah Hapuskan PPN Pembelian Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Mulai September 2024

BACA JUGA:Subsidi Listrik 2025: Pemerintah Alokasikan Rp90,22 Triliun, Naik dari Tahun Sebelumnya

Menanggapi alokasi subsidi listrik tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya penargetan subsidi yang lebih efektif. "Kita harus fokus pada masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan yang sangat membutuhkan subsidi energi," tegas Maman. 

Ia juga menggarisbawahi perlunya perbaikan data penerima subsidi agar tidak ada masyarakat yang mampu tetapi masih menerima subsidi, sehingga anggaran negara dapat digunakan dengan lebih efisien. (dis)