Pertamina Ambil Langkah Tegas, Akan Tutup Agen Yang Jual LPG Tanpa KTP

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Jumat , 05 Jan 2024 - 23:03

Pekerja menata tabung gas LPG 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta--(Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

BELITONGEKSPRES.COM, JAKARTA - Sejak 1 Januari 2024, pemerintah telah memberlakukan aturan baru untuk pembelian tabung LPG 3 kg. Pembelian tabung LPG jenis ini hanya diizinkan bagi pengguna yang sudah terdaftar dalam basis data yang ditetapkan.

Masyarakat pengguna LPG 3 kg dapat memeriksa status keanggotaannya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) di sub penyalur atau pangkalan resmi. Pengguna yang belum terdaftar dapat melakukan transaksi setelah mendaftar, dengan bantuan dari sub penyalur atau pangkalan resmi.

Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina, Alfian Nasution, menegaskan bahwa Pertamina akan mengambil langkah tegas dengan menutup agen atau pangkalan yang menjual LPG melon tanpa meminta kartu tanda penduduk (KTP) dari pembeli.

Keputusan ini diambil untuk memperketat pengawasan dari pangkalan hingga pengecer dengan harapan pendistribusian dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kontrol dan keamanan dalam penyaluran LPG 3 kg.

BACA JUGA:Pembeli LPG 3 Kg Wajib Daftar

”Apabila dia (agen atau pangkalan, Red) juga menjual tanpa NIK, gampang kita deteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran itu. Pasti kita tutup,” kata Alfian.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memandang bahwa kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dipicu oleh ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi.

”Artinya, masih ada orang yang tidak berhak menerima bantuan tersebut, tetapi pada kenyataannya menerima. Dan, di saat yang bersamaan ada orang yang berhak menerima bantuan tersebut, tetapi pada kenyataannya tidak menerima,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin 4 januari.

Pemerintah kemudian mengambil kebijakan subsidi energi dengan pendekatan langsung menyasar penerima, yang sering disebut sebagai by name by address. Melalui pendekatan ini, penerima subsidi akan secara langsung teridentifikasi berdasarkan data pribadi dan alamat mereka.

Meski begitu, Yusuf menggarisbawahi perlunya data akurat dan ter-update untuk memastikan bantuan bisa tepat sasaran. Langkah verifikasi juga harus diperkuat pemerintah dan Pertamina.

”Misalnya, di level pusat, seseorang telah menerima bantuan. Nah, hal ini yang kemudian perlu diverifikasi ketika misalnya mereka ingin membeli LPG 3 kg ke tempat-tempat di mana calon penerima bantuan ini tinggal,” katanya.

pertamina ambil langkah tegas, akan tutup agen yang jual lpg tanpa ktp                            belitongekspres.com, jakarta - sejak 1 januari 2024, pemerintah telah memberlakukan aturan baru untuk pembelian tabung lpg 3 kg. pembelian tabung lpg jenis ini hanya diizinkan bagi pengguna yang sudah terdaftar dalam basis data yang ditetapkan.
masyarakat pengguna lpg 3 kg dapat memeriksa status keanggotaannya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (ktp) di sub penyalur atau pangkalan resmi. pengguna yang belum terdaftar dapat melakukan transaksi setelah mendaftar, dengan bantuan dari sub penyalur atau pangkalan resmi.
direktur logistik dan infrastruktur pt pertamina, alfian nasution, menegaskan bahwa pertamina akan mengambil langkah tegas dengan menutup agen atau pangkalan yang menjual lpg melon tanpa meminta kartu tanda penduduk (ktp) dari pembeli. 
keputusan ini diambil untuk memperketat pengawasan dari pangkalan hingga pengecer dengan harapan pendistribusian dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kontrol dan keamanan dalam penyaluran lpg 3 kg.
baca juga:pembeli lpg 3 kg wajib daftar
baca juga:beli lpg 3 kg sudah dibatasi, apakah boleh dengan ktp terdaftar?
”apabila dia (agen atau pangkalan, red) juga menjual tanpa nik, gampang kita deteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari pertamina terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran itu. pasti kita tutup,” kata alfian.
ekonom dari center of reform on economics (core) indonesia, yusuf rendy manilet, memandang bahwa kebijakan pembelian lpg 3 kg dengan menggunakan kartu tanda penduduk (ktp) dipicu oleh ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi. 
”artinya, masih ada orang yang tidak berhak menerima bantuan tersebut, tetapi pada kenyataannya menerima. dan, di saat yang bersamaan ada orang yang berhak menerima bantuan tersebut, tetapi pada kenyataannya tidak menerima,” ujarnya kepada jawa pos kemarin 4 januari.
pemerintah kemudian mengambil kebijakan subsidi energi dengan pendekatan langsung menyasar penerima, yang sering disebut sebagai by name by address. melalui pendekatan ini, penerima subsidi akan secara langsung teridentifikasi berdasarkan data pribadi dan alamat mereka.
baca juga:per 1 januari 2024, beli lpg 3 kg wajib pakai ktp
baca juga:tren konsumsi lpg di babel meningkat selama nataru
meski begitu, yusuf menggarisbawahi perlunya data akurat dan ter-update untuk memastikan bantuan bisa tepat sasaran. langkah verifikasi juga harus diperkuat pemerintah dan pertamina.
”misalnya, di level pusat, seseorang telah menerima bantuan. nah, hal ini yang kemudian perlu diverifikasi ketika misalnya mereka ingin membeli lpg 3 kg ke tempat-tempat di mana calon penerima bantuan ini tinggal,” katanya.
menurut dia, jangan sampai ketika ingin berbelanja, verifikasi dari calon penerima bantuan tersebut tidak muncul. ”sehingga mereka yang sebenarnya berhak menerima bantuan ini akhirnya tidak bisa menggunakan bantuan subsidi dalam bentuk baru ini,” imbuh dia.
yusuf juga menekankan pentingnya memastikan bahwa agen-agen penjual tersebar di lokasi yang dekat atau di sekitar tempat tinggal calon penerima bantuan. hal ini diharapkan dapat mempermudah calon penerima bantuan subsidi dalam mengakses bantuan tersebut.
baca juga:whatsapp hadirkan fitur dark mode untuk versi web
baca juga:kajati babel ungkap korupsi di pulau belitung, terkait pemanfaatan lahan pt gfi
”jangan sampai kemudian agen yang ditunjuk itu terbatas dan akhirnya mengurangi minat calon penerima bantuan subsidi lpg ini untuk menggunakan bantuan yang mereka dapatkan,” kata dia.
sementara itu, direktur jenderal minyak dan gas bumi (dirjen migas) kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), tutuka ariadji, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada wacana untuk menaikkan harga lpg 3 kg melon.
meskipun diakui bahwa konsumsi tabung lpg 3 kg mengalami lonjakan mencapai 8,07 juta ton, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 8 juta ton selama tahun 2023.  ”saat ini kita tidak ada wacana meningkatkan harga lpg pso maupun non-pso. memang ini perlu dikaji lebih dalam terhadap peningkatan (konsumsi) itu,” ucap tutuka.
dia menambahkan, selagi pendataan ktp berjalan, masyarakat masih dipersilakan untuk mendaftar. ”jadi, saat ini yang bisa membeli lpg 3 kg yang sudah mendaftar saja. bagi yang belum mendaftar, masih kita perbolehkan, namun menyertakan ktp dan kk untuk mendaftar ke pangkalan,” jelas dia.
tutuka menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah karena penjualan lpg subsidi terus meningkat setiap tahun, bahkan mencapai 8 juta ton. hal ini terjadi meskipun jumlah rakyat miskin justru mengalami penurunan.
baca juga:tak masuk apbd 2024, angler belitung kecewa turnamen mancing 'lenyap'
baca juga:gaji pns dan pppk 2024 naik 8 persen, berikut rincian gajinya
”ini yang membuat kami berpikir keras kenapa ini terjadi. kita juga tidak mau sampai ada oplosan di lapangan. untuk itu, konsekuensinya kami harus lakukan transformasi subsidi ini,” paparnya.
sementara itu, aturan pembelian lpg melon dengan menggunakan nomor induk kependudukan (nik) atau kartu tanda penduduk (ktp) telah memunculkan kekhawatiran, terutama terkait potensi penyalahgunaan identitas kependudukan.
”mereka (masyarakat) khawatir saja, yang untuk pinjol lah atau lainnya itu,” kata sugik, kepala operasional agen lpg 3 kilogram di manyar sabrangan, surabaya, kemarin 4 januari.
menurut dia, kondisi itu hanya terjadi pada warga yang baru membeli langsung ke agen. atau, yang belum terdaftar dalam aplikasi. ”kalau warga sekitar sudah paham, toh setor ktp hanya mencocokkan pada aplikasi saja,” ungkapnya. kondisi tersebut, lanjut dia, hanya kendala komunikasi dan informasi.
sugik mengungkapkan bahwa proses sosialisasi telah dimulai sejak bulan oktober dengan target 30 persen pembeli sudah terdaftar dalam aplikasi. pada bulan november, target sosialisasi ditingkatkan menjadi 60 persen pembeli yang tercatat dalam aplikasi. ”tapi, itu teorinya. faktanya susah. di januari ini, misal dari 100 pembeli, hanya 15 yang mau setor ktp,” paparnya.
baca juga:kerugian negara kasus korupsi timah fantastis, lebih dari rp 22 triliun?
baca juga:dishub belitung gerak cepat tangani laporan kerusakan pju
dia menjelaskan, prosedur pembelian cukup mudah. bagi yang belum terekam dalam aplikasi, warga cukup menyerahkan nik dengan bukti kk untuk didaftarkan langsung. setelah terdaftar, warga yang membeli untuk kali kedua cukup memperlihatkan nik guna mencocokkan daftar pembeli.
kondisi yang hampir sama terjadi di sejumlah agen di surabaya utara. salah satunya di krembangan. ”di awal ya banyak pembeli yang kaget,” ujar munawar, pegawai agen lpg.
dia tidak menampik beberapa pembeli mengaku khawatir ktp-nya disalahgunakan. namun, mereka bisa mengerti setelah diberi pemahaman. ”ktp itu kan fungsinya hanya untuk pendaftaran. jadi, nggak masalah,” katanya.
berbeda dengan agen, toko kelontong yang terpantau belum menerapkan kewajiban bagi pembeli untuk membawa kartu tanda penduduk (ktp). harsi, salah seorang pemilik toko, menyatakan bahwa mereka belum menerapkannya karena belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait kebijakan tersebut.
selama ini tokonya mendapat pasokan dari agen dua pekan sekali. dia membenarkan sempat dimintai ktp dengan alasan untuk didaftarkan sebagai pembeli. ”sudah lama,” ujarnya.
baca juga:nama kajari bangka tengah dicatut penipu, minta duit ke politisi dan pejabat
baca juga:gegara program jahe merah ratusan warga bangka tengah kena blacklist bank
dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang keamanan data pribadi konsumen. pemerintah dan badan usaha penerima penugasan (pt pertamina) menjamin bahwa data konsumen lpg 3 kg pada aplikasi merchant pertamina akan terlindungi sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
data aktual menunjukkan bahwa sekitar 31,5 juta pengguna lpg 3 kg telah melakukan transaksi melalui aplikasi merchant pertamina di sub penyalur atau pangkalan resmi. pendataan pengguna lpg tabung 3 kg sebagai tahap awal dari proses transformasi tersebut dilaksanakan mulai 1 maret hingga 31 desember 2023. (dee/zam/edi/c19/c6/fal)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 6 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan