Bocoran Mekanisme Seleksi PPPK 2024: Pengaruh Masa Kerja dan Usia Honorer

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Selasa , 02 Jan 2024 - 23:29

enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul F/ JawaPos.com)--

Setelah UU ASN 2023 resmi ditetapkan, penyusunan rancangan PP Manajemen ASN masih terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (KemenPAN-RB) hingga kini.

Diperkirakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN, yang begitu dinantikan, akan resmi diterbitkan pada awal tahun 2024.

Sebagai berita terbaru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyelenggarakan Evaluasi Hasil Piloting Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Regional X BKN, Denpasar, pada Kamis, 28 Desember 2023.

Acara tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta untuk mempercepat penataan tenaga non-ASN.

Pelaksana Tugas Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, mengungkapkan bahwa dalam RPP Manajemen ASN, terdapat beberapa solusi yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait tenaga non-ASN.

Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi: Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.

Dengan alasan tersebut, ia meminta agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap tenaga non-ASN atau honorer.

Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, menambahkan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntutan perkembangan zaman.

Berdasarkan pendataan, jumlah tenaga non-ASN dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mencapai 2.355.092 orang. Sementara itu, total tenaga non-ASN atau honorer yang berhasil lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN mencapai 749.398 orang.

Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verval data terhadap honorer.

Tujuan dari kegiatan piloting ini adalah untuk mengumpulkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer. Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga sedang berfokus untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) ASN 2023.

bocoran mekanisme seleksi pppk 2024: pengaruh masa kerja dan usia honorer                            belitongekspres.com - sama seperti proses seleksi pppk 2023, honorer akan dipastikan tetap menjadi prioritas untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada seleksi pppk 2024. 
kabar baiknya, dalam seleksi tersebut, tidak hanya menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan semata untuk pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
kemenpan-rb akan menerapkan mekanisme pengangkatan honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui sistem prioritas pada seleksi pppk 2024. 
salah satu aspek dari sistem prioritas ini adalah mempertimbangkan masa kerja dan usia honorer. saat ini, pp manajemen asn menjadi hal yang paling dinantikan oleh honorer di seluruh indonesia.
baca juga:relawan ganjar-mahfud dianiaya oleh oknum tni, begini kondisi terkini korban
baca juga:perwira gadungan curi senjata, tentara israel ketahuan goblok
pp manajemen asn sendiri merupakan aturan turunan dari uu asn 2023 atau undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau asn.
sebabnya, peraturan pemerintah (pp) manajemen asn mengatur semua aspek teknis terkait mekanisme pengangkatan honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
tentunya, jutaan honorer di seluruh indonesia berharap bahwa turunan dari undang-undang (uu) asn 2023 ini dapat memenuhi harapan dan impian mereka untuk diangkat sebagai pppk. 
hal ini akan menjadi angin segar bagi para honorer yang selama ini telah lama menantikan pengakuan dari negara. terlebih lagi, banyak di antara mereka yang telah berbakti selama puluhan tahun.
menurut data resmi terbaru dari badan kepegawaian negara (bkn), jumlah honorer di seluruh indonesia mencapai 2,3 juta. namun, jumlah ini masih perlu diaudit atau divalidasi untuk memastikan keasliannya.
baca juga:pppk minta masa kontrak dihapuskan, berikut alasannya
baca juga:rizal ramli eks menko maritim dikabarkan meninggal dunia
audit dan validasi tersebut sangat penting dilakukan guna mencegah honorer fiktif ikut serta dalam seleksi pppk dan diangkat sebagai pppk atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
setelah uu asn 2023 resmi ditetapkan, penyusunan rancangan pp manajemen asn masih terus dilakukan kementerian pendayagunaan aparatur negera (kemenpan-rb) hingga kini.
diperkirakan bahwa peraturan pemerintah (pp) manajemen asn, yang begitu dinantikan, akan resmi diterbitkan pada awal tahun 2024.
sebagai berita terbaru, badan kepegawaian negara (bkn) telah menyelenggarakan evaluasi hasil piloting verifikasi dan validasi data tenaga non asn di lingkungan instansi pemerintah. kegiatan ini dilaksanakan di kantor regional x bkn, denpasar, pada kamis, 28 desember 2023.
acara tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari penyusunan rancangan peraturan pemerintah (rpp) manajemen asn, yang merupakan turunan dari undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, serta untuk mempercepat penataan tenaga non-asn.
baca juga:banyak caleg partai buruh dicoret dari dct, ratusan masa demo kantor bawaslu 
baca juga:rafael alun jadi tersangka kasus gratifikasi dan tppu, sidang putusan dibacakan kamis besok
pelaksana tugas kepala bkn, haryomo dwi putranto, mengungkapkan bahwa dalam rpp manajemen asn, terdapat beberapa solusi yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait tenaga non-asn.
hal itu sesuai dengan amanat pasal 66 uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn yang berbunyi: pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat desember 2024.
dengan alasan tersebut, ia meminta agar badan kepegawaian negara (bkn) bersama badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) dapat melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap tenaga non-asn atau honorer.
sekretaris utama bkn, imas sukmariah, menambahkan bahwa rancangan peraturan pemerintah (rpp) manajemen asn tetap mempertimbangkan tuntutan perkembangan zaman.
berdasarkan pendataan, jumlah tenaga non-asn dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) mencapai 2.355.092 orang. sementara itu, total tenaga non-asn atau honorer yang berhasil lolos seleksi dan telah diangkat sebagai asn mencapai 749.398 orang.
sebagai langkah awal, bkn dan bpkp telah melakukan piloting verval data terhadap honorer.
baca juga:rafael alun jadi tersangka kasus gratifikasi dan tppu, sidang putusan dibacakan kamis besok
baca juga:penyebab kenaikan gaji asn hingga 8 persen di januari 2024 belum terealisasi
tujuan dari kegiatan piloting ini adalah untuk mengumpulkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan terkait tenaga non-asn atau honorer. di sisi lain, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) juga sedang berfokus untuk menyelesaikan peraturan pemerintah (pp) manajemen asn sebagai turunan dari undang-undang (uu) asn 2023.
peraturan pemerintah (pp) manajemen asn tidak hanya mencakup penataan bagi honorer, tetapi juga mengatur sistem gaji terbaru. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) abdullah azwar anas, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, telah menyinggung mengenai nasib honorer yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2023.
menurutnya, seluruh honorer yang tidak lulus seleksi pppk 2023 masih memiliki kesempatan yang sama pada rekrutmen calon aparatur sipil negara (casn) 2024. 
hal ini karena seleksi pppk 2024 mendatang tetap akan memprioritaskan honorer k2 dan non-k2 atau tenaga non-asn. selain itu, pemerintah juga memastikan akan tetap membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns) 2024.
bahkan, kuota untuk talenta-talenta digital dipastikan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan seleksi pppk 2023. hal yang sama berlaku juga untuk para fresh graduate atau lulusan baru.
baca juga:'musuh baru' di gaza, tentara israel tertular jamur mematikan
baca juga:ancaman serius kesehatan, who desak larang vape di seluruh dunia
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) azwar anas juga menyatakan bahwa arah kebijakan pemenuhan aparatur sipil negara (asn) pada tahun 2024 masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. 
khususnya, pada bidang guru dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan profesi sejenis. proyeksi kebutuhan asn tahun 2024 diarahkan untuk instansi pusat, daerah, dan lulusan sekolah kedinasan.
azwar anas juga menegaskan bahwa salah satu fokus pengadaan calon aparatur sipil negara (casn) tahun 2024 adalah pemerataan guru di daerah 3t (tertinggal, terdepan, dan terluar).
daerah 3t yang disebutkan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) azwar anas merujuk pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. bahkan, guru honorer di daerah 3t akan diberikan peluang lebih besar untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
afirmasi akan diberikan kepada guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3t, sehingga mereka dapat diakomodasi sebagai pppk. azwar anas juga telah melaporkan kepada presiden joko widodo terkait penyelesaian tenaga non-asn.
dia menyatakan bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara (casn) tahun 2024 ditujukan untuk 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodasi. ini mencakup proyeksi sisa tenaga non-asn, termasuk eks-tenaga harian kerja (thk) k2, dan dari rekrutmen yang telah berjalan hingga tahun 2023.
azwar anas berharap agar dalam waktu dekat akan ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-asn. beberapa alternatif solusi telah disampaikan oleh menteri anas kepada presiden joko widodo.
kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak transformasi digital. untuk rekrutmen asn yang mengutamakan talenta-talenta digital, berfokus menciptakan nilai tambah ekonomi.
seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa seleksi pppk 2024 akan menetapkan skala prioritas terhadap honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
dalam undang-undang asn 2023, terdapat penjelasan mengenai golongan honorer yang menjadi prioritas dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024. pertama, honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 5 tahun dianggap sebagai prioritas. kedua, honorer yang mendekati usia 46 tahun juga diberikan prioritas.
meskipun seleksi pppk 2024 nantinya akan menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan, honorer dari golongan ini tetap menjadi prioritas untuk diangkat sebagai pppk. hal ini dikarenakan variabel masa kerja atau pengabdian dan usia memiliki bobot poin yang sangat tinggi dalam penilaian.
sehingga jika kemudian poin tersebut diakumulasi, maka nantinya akan menghasilkan nilai akumulasi angka penilaian kerja. itulah informasi bocoran seleksi pppk 2024 dari menpan-rb serta masa kerja dan usia honorer yang jadi prioritas. semoga artikel ini bermanfaat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 3 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan