Kontroversi Mark Up Impor Beras dan Demurrage: Ekonom Ungkap Dampaknya ke Masyarakat

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Kabar pelaporan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama Perum Bulog ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dalam impor beras dan masalah tertahannya stok beras di Tanjung Priok, atau yang dikenal sebagai demurrage, telah mengguncang dunia perekonomian Indonesia beberapa hari yang lalu.

Dirut Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, masalah demurrage bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti cuaca buruk dan keadaan pelabuhan yang padat.

"Jika semula dijadwalkan bongkar muat selama 5 hari, namun menjadi 7 hari, bisa disebabkan oleh hujan, kepadatan arus di pelabuhan, kekosongan buruh karena hari libur, dan sebab-sebab lainnya," ungkap Bayu dalam keterangannya pada Kamis, 4 Juli 2024.

Namun, menurut pendapat Eliza Mardian, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (Core), masalah demurrage ini dapat menjadi beban baru yang signifikan bagi masyarakat jika tidak segera ditangani. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa biaya logistik dan penyimpanan yang timbul dari demurrage bisa berdampak pada harga beras di pasar jika tidak ada subsidi dari pemerintah.

BACA JUGA:Menko PMK Muhadjir Effendy Apresiasi Perbaikan Tata Kelola Dam pada Haji 2024

BACA JUGA:Enggan Berkarir di Indonesia, Mahasiswa Pariwisata Pilih Hongkong untuk Magang dengan Gaji Besar

"Tanpa subsidi, biaya-biaya ini akan diteruskan ke masyarakat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga beras di pasaran," jelas Eliza dalam pernyataannya pada Sabtu, 6 Juli 2024.

Eliza menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses impor beras ini untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan efektif. "Kita perlu memahami penyebab-penyebab mengapa proses bongkar muat bisa berlangsung lama. Pemerintah juga harus mengambil isu ini sebagai pelajaran berharga untuk perbaikan ke depan," tambahnya.

Saat ini, Perum Bulog telah diberi tugas untuk mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton oleh Kementerian Perdagangan. Hingga Mei 2024, sekitar 2,2 juta ton beras telah diimpor sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan beras dan gabah di dalam negeri. (dis)