Rencana Demo Tuntutan Penambang di Belitung Timur Batal, Perwakilan Audiensi Bersama Bupati, Ini Hasilnya

Reporter: Muchlis Ilham |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 21 May 2024 - 13:13

Sebagai pengganti batalnya aksi demo penambang, perwakilan Sekber Ormas melaksanakan audiensi bersama Bupati Belitung Timur dan Forkopimda, Senin 20 Mei 2024 pagi--

rencana demo tuntutan penambang di belitung timur batal, perwakilan audiensi bersama bupati, ini hasilnya                            manggar, belitongekspres.com - rencana aksi demo masyarakat penambang timah yang diinisiasi sekretariat bersama organisasi masyarakat (sekber ormas) belitung timur (beltim) akhirnya batal dilaksanakan. 
sebagai pengganti batalnya aksi demo penambang timah tersebut, perwakilan sekber ormas melaksanakan audiensi bersama bupati belitung timur dan forkopimda, senin 20 mei 2024 pagi.
ditemui seusai pertemuan, bupati beltim burhanudin menyatakan pemerintah daerah kabupaten belitung timur telah mendengarkan apa saja yang diminta masyarakat penambang. 
namun sambil menunggu jawaban dari pihak provinsi dan kementerian esdm, bupati burhanudin meminta ada relaksasi dan upaya persuasif kepada penambang di kabupaten belitung timur.
baca juga:stafsus dirut timah diperiksa terkait korupsi timah babel, bersama 5 saksi lainnya
baca juga:penampungan timah ilegal di rumah buyung, kejari belitung: tersangka bukan hanya satu orang
"relaksasi dan persuasif tetap kita lakukan selama ini, artinya tidak ada upaya-upaya atau hal yang akan mengganggu aktivitas penambang walaupun secara konkret mereka sudah paham untuk soal itu," ujarnya.
"karena itu, hari ini kita akan bersurat kembali kepada gubernur dan kementerian esdm kalau perlu ke presiden terhadap tata kelola niaga (timah) ini," imbuh burhanudin
menurut burhanudin, pilihan relaksasi dan persuasif lebih melihat pada kondisi perekonomian masyarakat penambang pasca penertiban oleh aparat penegak hukum beberapa waktu lalu. 
hanya saja, hal tersebut tidak akan berlangsung lama atau setidaknya hingga jawaban surat yang dilayangkan ke gubernur dan kementerian esdm diterima.
"persoalan yang kita hadapi saat ini adalah ekonomi terus berputar, rakyat butuh pendapatan, kan antisipasi pasca tambang belum ada. jadi kita mencoba untuk segera (bersurat) hari ini, kawan-kawan sedang merumuskan suratnya setelah itu besok disampaikam ke gubernur dan besok ada rapat di forkopimda provinsi. ini akan disampaikan kepada beliau dan setelah itu ke kementerian esdm," sebut burhanudin.
baca juga:derita karyawan smelter dan pabrik sawit di babel, pesangon terbengkalai akibat korupsi timah?
baca juga:bukan di babel, alasan pabrik timah 400 miliar dibangun di batam
burhanudin menambahkan, inti surat yang dilayangkan kepada gubernur dan kementerian esdm adalah meminta kejelasan terhadap penanganan ipr sebagaimana hasil rapat dengan komisi vii dpr ri dan rapat dengan kementerian esdm beberapa waktu lalu.
"kita mencari solusi yang cepat melalui surat secara administrasi kepada pemerintah pusat dan provinsi," ucap burhanudin.
sementara itu, salah seorang anggota sekber ormas belitung timur rudi juniwira menyatakan bahwa tuntutan penambang timah yang mereka ajukan dapat dipenuhi sebagaimana hasil audiensi.
"pada prinsipnya dari 6 poin tuntutan itu semuanya terpenuhi jadi 4 poin langsung ditujukan ke pemda dan 2 poin kita mintakan kepada polda dan polres beltim. memang terkait permintaan pembebasan masyarakat yang sedang menjalani penahanan itu tetap kita mintakan, kalau memang tidak bisa dibebaskan karena sudah berproses minimal diringankan hukumannya," jelas rudi.
setelah itu, dari 4 tuntutan tadi langsung disikapi dengan rapat teknis antara perwakilan forkopimda, opd terkait, dan sekber untuk membahas surat atau melaporkan hasil audiensi berupa surat ke kemen esdm yang ditembuskan kepada gubernur. 
baca juga:rumah mewah milik raja timah tamron di serpong disita kejagung
baca juga:187 saksi korupsi timah babel diperiksa kejagung, fokus tppu istri-istri tersangka
"kita berharap bahwa penyelesaiannya di pusat karena di surat kita minta audiensi secara langsung terkait masalah diskresi dan tata niaga. kita berharap dirjen minerba dan gubernur untuk membuat kesepakatan dengan smelter terkait dengan pengelolaan wpr karena bicara tata niaga timah teknisnya ada di kesepakatan antara pemilik ipr dan smelter," jelasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 5 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan