Kasus Korupsi Timah, Sinyal Tersangka Kluster Pemda Babel

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 24 Apr 2024 - 22:38

Sesjampidsus Andi Herman --

Pembagian kedua kluster ini terungkap saat Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Jampidsus Kejagung Dr. Undang Mugopal SH., M.Hum membuka Webinar Nasional secara daring di Pangkalpinang pada Senin, 23 Oktober 2023.

Webinar Nasional tersebut diselenggarakan oleh Babel Resources Institute (BRiNTS) dengan tema â€œDi Balik Jor-Joran RKAB Timah dan Terungkapnya Korupsi SDA" sebagai langkah untuk memberantas tindak pidana korupsi di sektor pertambangan bijih timah di Babel.

"Saat ini Kejagung sedang menangani modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pertambangan timah di dua klaster, yakni klaster BUMN (PT Timah) dan klaster pemerintah daerah (Pemda)," ujar Undang pada saat itu.

Undang menjelaskan bahwa pihak Kejagung telah mengungkap sejumlah modus tindak pidana korupsi di bidang pertambangan timah di Bangka Belitung, termasuk melakukan pertambangan tanpa izin, menyampaikan data laporan palsu, operasi produksi di tahap eksplorasi, hingga ketidakpatuhan pada reklamasi dan pascatambang.

Di antara kasus korupsi dalam bidang pertambangan timah yang terdeteksi adalah dugaan suap atau gratifikasi dalam izin usaha pertambangan dan pemanfaatan hutan secara ilegal untuk pertambangan.

Tindakan lainnya melibatkan manipulasi data ekspor yang mempengaruhi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyimpangan pada Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO), serta modus perizinan yang tidak diserahkan kepada pemerintah pusat, rekomendasi teknis fiktif, dan mafia tambang yang mendukung pertambangan ilegal tanpa izin.

"RKAB menjadi salah satu modus yang sedang ditangani. Seolah-olah RKAB ini telah sesuai prosedur, namun penyidik menemukan adanya modus korupsi dalam pengurusan RKAB tersebut," jelas Undang.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebelumnya adalah wewenang Pemprov (Gubernur).

kasus korupsi timah, sinyal tersangka kluster pemda babel                            belitongekspres.com, penyidikan terkait dugaan korupsi tata niaga timah di bangka belitung (babel) periode tahun 2015-2023  tidak hanya berhenti atau terbatas pada kluster bumn pt timah tbk dan smelter. 
tim penyidik jampidsus kejagung ri memberikan indikasi bahwa kluster yang melibatkan pemerintah daerah (pemda) provinsi kepulauan bangka belitung (babel) juga akan diperiksa lebih lanjut.
aspek-aspek seperti jamrek, rkab (rencana kegiatan dan anggaran biaya), bahkan keberadaan direktur perusahaan yang terkait dengan aparat sipil negara (asn) akan menjadi fokus penyelidikan selanjutnya.
sinyal pengusutan lebih lanjut tersebut diungkapkan oleh sesjampidsus andi herman setelah rapat koordinasi terkait penanganan kasus tipikor di sektor pertambangan di kantor gubernur pemprov babel, selasa 23 april 2024.
andi herman menyatakan bahwa pihak penyidik jampidsus kejagung saat ini tengah konsen melakukan upaya penyidikan lebih dalam. itu hanya tinggal menunggu waktu saja. "penyidik sedang bekerja untuk itu ya," kata andi herman.
baca juga:upaya pemulihan aset kasus korupsi timah, jampidsus: tanggung jawab korporasi
baca juga:kejagung sita 5 smelter dan puluhan alat berat, terkait korupsi timah babel
meskipun andi tidak merinci identitas pejabat yang telah diperiksa sejak awal penyelidikan, ia menyampaikan bahwa dalam proses ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 148 saksi. 
sebanyak 16 tersangka telah ditetapkan, di mana 15 di antaranya terlibat secara langsung dalam perkara ini, sementara 1 tersangka lainnya diduga menghalangi proses penyelidikan.
kunjungan tim kejagung ke babel, yang secara khusus terkait dengan dugaan kasus tipikor dalam sektor timah, menandakan bahwa pengungkapan kasus tipikor yang melibatkan pemerintah daerah babel, yang sebelumnya nampak terlupakan, akan terus diusut lebih lanjut.
pada selasa, 23 april 2024, kejagung yang diwakili oleh kepala badan pemulihan aset, dr amir yanto, dan sekretaris jampidsus, dr andi herman, memimpin rapat koordinasi tata kelola benda sitaan perkara tindak pidana korupsi di wilayah iup pt timah tbk.
saat ditanya oleh awak media tentang nasib kluster pemerintah daerah (pemda), mereka menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menyelidiki kasus ini seiring dengan berjalannya kluster badan usaha milik negara (bumn) yang sedang hangat saat ini.
peserta rapat termasuk perwakilan dari kejaksaan, kementerian bumn, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), pemprov babel, polda babel, perwakilan tni dan jajaran direksi pt timah tbk.
baca juga:berantas penambangan ilegal, babel tunggu juknis ipr dari kementerian esdm
baca juga:5 smelter sitaan bakal dikelola pt timah, demi peluang lapangan kerja masyarakat babel
rapat membahas dukungan terhadap perbaikan tata kelola timah dengan menyerahkan barang bukti sitaan kepada kementerian bumn - pt timah. 
untuk diketahui, pemeriksaan tipikor terkait niaga timah tahun 2015-2022 oleh jampidsus kejagung sudah berlangsung masif sejak november 2023 hingga februari 2024.
sementara itu, pemeriksaan di jajaran pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung pada periode yang sama relatif sepi, meskipun pemeriksaan dan penggeledahan terhadap dinas terkait pertambangan berlangsung masif hingga oktober 2023.
menurut babelpos.id, pemeriksaan dan penggeledahan oleh tim kejagung untuk kluster pemda telah menyasar 3 mantan kepala dinas (kadis) dan 1 kadis aktif di pemprov bangka belitung.
mereka yang sudah diperiksa di gedung bundar jampidsus kejagung termasuk 2 mantan kadis energi dan sumber daya mineral (esdm) bangka belitung, yaitu suranto wibowo (sw) dan rusbani (sudah pensiun), serta amir syahbana, kadis esdm bangka belitung saat ini.
selain itu, juga telah dimintai keterangan sebagai saksi adalah syafitri (s) - yang saat ini sudah pensiun - yang pernah menjabat sebagai kadis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (pmptsp) bangka belitung pada tahun 2017.
para pejabat pt timah tbk yang sudah diperiksa rata-rata menjabat di era dirut pt timah tbk yang dipimpin oleh riza pahlevi - yang kini sudah menjadi tersangka. 
baca juga:mantan sekda berpotensi guncang pilkada 2024 di bangka selatan
baca juga:pj gubernur babel mengajukan izin mutasi pejabat ke mendagri, demi optimalkan pelayanan masyarakat
sementara itu, para kadis di pemprov bangka belitung yang telah diperiksa menjabat pada masa kepemimpinan gubernur rustam effendi dan erzaldi roesman.
siapa tersangka kluster pemda babel?
dalam kluster bumn, penggeledahan dan pemeriksaan telah mencapai tahap penetapan dan penahanan 16 tersangka. namun, dari jajaran pemprov babel, tidak ada kabar sejak oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang besar pada waktu itu.
kapuspenkum kejagung saat itu, ketut sumedana, hanya menegaskan bahwa pemeriksaan intensif saat ini bertujuan untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah iup di pt timah tbk dari tahun 2015 hingga 2022. namun, apakah pemeriksaan terhadap jajaran pemprov babel terkait dengan kasus di bumn atau masih menunggu?
adanya kluster pemda babel dalam kasus ini muncul pada awal pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah oleh kejagung ri. kasus tersebut awalnya dibagi menjadi 2 kluster, yaitu kluster bumn (pt timah tbk) dan kluster pemda (babel).
pembagian kedua kluster ini terungkap saat direktur upaya hukum luar biasa eksekusi dan eksaminasi jampidsus kejagung dr. undang mugopal sh., m.hum membuka webinar nasional secara daring di pangkalpinang pada senin, 23 oktober 2023.
baca juga:300 tambang timah ilegal di laut beriga ditertibakan, langkah tegas pemprov dan polda babel 
baca juga:harta tersangka kasus korupsi timah di babel terus ditelusuri, penyitaan aset terbaru dilakukan
webinar nasional tersebut diselenggarakan oleh babel resources institute (brints) dengan tema â€œdi balik jor-joran rkab timah dan terungkapnya korupsi sda" sebagai langkah untuk memberantas tindak pidana korupsi di sektor pertambangan bijih timah di babel.
"saat ini kejagung sedang menangani modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pertambangan timah di dua klaster, yakni klaster bumn (pt timah) dan klaster pemerintah daerah (pemda)," ujar undang pada saat itu.
undang menjelaskan bahwa pihak kejagung telah mengungkap sejumlah modus tindak pidana korupsi di bidang pertambangan timah di bangka belitung, termasuk melakukan pertambangan tanpa izin, menyampaikan data laporan palsu, operasi produksi di tahap eksplorasi, hingga ketidakpatuhan pada reklamasi dan pascatambang.
di antara kasus korupsi dalam bidang pertambangan timah yang terdeteksi adalah dugaan suap atau gratifikasi dalam izin usaha pertambangan dan pemanfaatan hutan secara ilegal untuk pertambangan. 
tindakan lainnya melibatkan manipulasi data ekspor yang mempengaruhi pendapatan negara bukan pajak (pnbp), penyimpangan pada kewajiban pasar dalam negeri (dmo), serta modus perizinan yang tidak diserahkan kepada pemerintah pusat, rekomendasi teknis fiktif, dan mafia tambang yang mendukung pertambangan ilegal tanpa izin.
"rkab menjadi salah satu modus yang sedang ditangani. seolah-olah rkab ini telah sesuai prosedur, namun penyidik menemukan adanya modus korupsi dalam pengurusan rkab tersebut," jelas undang.
rencana kerja dan anggaran biaya (rkab), yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebelumnya adalah wewenang pemprov (gubernur).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 25 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan