Prabowo Soroti Gerak Satgas PKH, Panggil Kapolri hingga Jaksa Agung ke Hambalang

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Gerak cepat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), termasuk operasi penertiban pertambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pada Minggu (23/11/2025), Presiden memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke kediaman pribadinya di Hambalang untuk membahas langkah lanjutan terkait operasi penertiban tersebut.

Pertemuan yang dikutip dari disway.id itu berlangsung sejak siang hingga malam di hari libur akhir pekan. Agenda utama yang dibahas mencakup evaluasi hasil kerja Satgas PKH, penertiban kawasan pertambangan, hingga strategi menghadapi pelanggaran yang terjadi di sektor kehutanan dan pertambangan.

Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta rencana tindak lanjut.

BACA JUGA:Satgas Gerebek 2 Smelter di Bangka, Ratusan Ton Timah & Zircon Disita

Di dalamnya termasuk permasalahan penertiban kawasan pertambangan dan proses hukum terhadap pelanggaran dan aktivitas ilegal yang selama ini terjadi di dua sektor tersebut.

Seskab Teddy menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius pada kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat di lapangan.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pesan ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat langkah penindakan di bidang kehutanan dan pertambangan.

BACA JUGA:25 Tahun Babel Dinilai Makin Sengsara, BEM SI Bongkar Deretan Masalah Serius di Lapangan

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.

Kehadiran jajaran pejabat tersebut menunjukkan bahwa penertiban aktivitas ilegal di kawasan hutan dan pertambangan kini ditangani dengan pendekatan lintas lembaga.