Sempat Cabut Gugatan, Lurah Paal Satu Kembali Lanjutkan Praperadilan

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 27 Mar 2024 - 21:45

Situasi sidang gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Rabu 27 Maret 2024--

BELITONGEKSPRES.COM, TANJUNGPANDAN - Tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi lapangan bola di Keluruhan Paal Satu, Tanjungpandan, Belitung, yang sebelumnya mencabut gugutan kembali melanjutkan praperadilan.

Gugatan Praperadilan tersangka Iwan Sahi (Agiok) dan Lurah Paal Satu Muhammad Yusuf (MY) kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada Rabu 27 Maret 2024. Sidang kedua digelar terpisah.

Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dihadirkan dalam sidang praperadilan dugaan korupsi fasilitas publik lapangan sepakbola Paal Satu tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belitung, menghadirkan auditor bernama Gianto sebagai ahli dalam perkara. Sidang mengagendakan pembacaan gugatan praperadilan, tanggapan dan keterangan saksi.

Di hadapkan Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungpandan Endi Nur Satria, pengacara tersangka Lurah Paal Satu Muhammad Yusuf, Wandi SH and Partner membacakan gugatannya.

Sebagai pemohon, dia berangapan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejari Belitung cacat hukum. Karena tidak dilengkapi dia alat bukti yang sah dan penetapan tersangka yang dilakukan jaksa cendrung dipaksakan.

Oleh karena itu, dia meminta majelis hakim membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Jaksa. Dan mengembalikan nama baiknya, lalu membebaskan tersangka dari tahanan. Serta membebankan biaya perkara kepada negara.

"Kami juga meminta barang bukti milik Yusuf yang disita Jaksa agar dikembalikan. Karena, barang tersebut bukan merupakan hasil dari korupsi, " pungkas Wandi.

Setelah mendengar gugatan tersebut, JPU Kejari Belitung memberikan tanggapan. Menurut JPU Arizal penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejari Belitung sudah tepat berdasarkan KUHAP. Sebab dalam penetapan tersangka, kejari telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup.

Oleh karena itu, dia meminta kepada majelis hakim agar menolak gugatan dari pemohon. Lalu tetap melanjutkan penyidik. Dan memerintahkan agar tersangka tetap dilakukan penahanan.

Usai mendengarkan tanggapan dari Jaksa, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari ahli. Menurut Gianto prosedur dalam auditor kerugian negara, dilakukan melalui berbagai tahapan.

sempat cabut gugatan, lurah paal satu kembali lanjutkan praperadilan                            belitongekspres.com, tanjungpandan - tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi lapangan bola di keluruhan paal satu, tanjungpandan, belitung, yang sebelumnya mencabut gugutan kembali melanjutkan praperadilan.
gugatan praperadilan tersangka iwan sahi (agiok) dan lurah paal satu muhammad yusuf (my) kembali digelar di pengadilan negeri tanjungpandan, pada rabu 27 maret 2024. sidang kedua digelar terpisah. 
auditor badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi kepulauan bangka belitung (babel), dihadirkan dalam sidang praperadilan dugaan korupsi fasilitas publik lapangan sepakbola paal satu tersebut.
jaksa penuntut umum (jpu) kejari belitung, menghadirkan auditor bernama gianto sebagai ahli dalam perkara. sidang mengagendakan pembacaan gugatan praperadilan, tanggapan dan keterangan saksi.
di hadapkan majelis hakim tunggal pengadilan negeri tanjungpandan endi nur satria, pengacara tersangka lurah paal satu muhammad yusuf, wandi sh and partner membacakan gugatannya. 
baca juga:kantor kemenag belitung ajak segera bentuk upz zakat fitrah
baca juga:dkm masjid abdul hadi dirikan depot air minum, diresmikan pj bupati belitung
sebagai pemohon, dia berangapan penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejari belitung cacat hukum. karena tidak dilengkapi dia alat bukti yang sah dan penetapan tersangka yang dilakukan jaksa cendrung dipaksakan.
oleh karena itu, dia meminta majelis hakim membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh jaksa. dan mengembalikan nama baiknya, lalu membebaskan tersangka dari tahanan. serta membebankan biaya perkara kepada negara. 
"kami juga meminta barang bukti milik yusuf yang disita jaksa agar dikembalikan. karena, barang tersebut bukan merupakan hasil dari korupsi, " pungkas wandi.
setelah mendengar gugatan tersebut, jpu kejari belitung memberikan tanggapan. menurut jpu arizal penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejari belitung sudah tepat berdasarkan kuhap. sebab dalam penetapan tersangka, kejari telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup. 
oleh karena itu, dia meminta kepada majelis hakim agar menolak gugatan dari pemohon. lalu tetap melanjutkan penyidik. dan memerintahkan agar tersangka tetap dilakukan penahanan. 
baca juga:kasus korupsi lapangan bola, pengacara lurah paal satu cabut gugatan praperadilan
baca juga:pj bupati dan kadishub dapat penghargaan dari tim gesit kiat
usai mendengarkan tanggapan dari jaksa, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari ahli. menurut gianto prosedur dalam auditor kerugian negara, dilakukan melalui berbagai tahapan. 
pertama adanya permintaan dari penyidik untuk dilakukan auditor. setelah itu, pihaknya meminta kepada penyidik untuk melakukan ekspos sebagaimana adanya indikasi kecurangan. 
"setelah itu kami akan melaporkan hasil ekspos tersebut kepada pimpinan," kata gianto dihadapan majelis hakim dan jpu serta pengacara yusuf. 
usai melaporkan kepada pimpinan, lalu para auditor akan diberikan surat tugas. setelah itu, mereka akan melakukan auditor. jika ada kerugian negara atau tidak tetap akan disampaikan kepada pimpinan. 
keterangan gianto, juga diungkapkan pada saat sidang agiok dengan agenda yang sama. sidang dilanjutkan kembali kamis 28 maret 2024 dengan agenda pembuktian surat menyurat dan keterangan ahli dari tersangka. 
sementara itu, di tempat yang sama pengadilan negeri tanjungpandan juga menggelar sidang praperadilan agiok. dalam sidang tersebut mengagendakan pembuktian surat dan keterangan saksi serta ahli. 
baca juga:dua organisasi di belitung dapat hibah program gesit kiat 2024
baca juga:stok daging sapi di belitung aman, cukup untuk kebutuhan lebaran
dalam sidang ini, agiok melalui pengacaranya heru andeska menghadirkan ahli pidana dari universitas al azhar indonesia. yakni suparji dan saksi bernama saftomi. 
di hadapan hakim, saftomi memaparkan. awalnya tidak mengenal agiok. saat itu, dia diajak oleh sugianto untuk mendatangi kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten belitung.
tujuannya untuk menanyakan tentang lahan lapangan bola yang terbit surat kepemilikan tanah (skt). di tempat itu, dia bertemu dengan asn yang bernama djayusman dan menanyakan tentang skt tersebut. "katanya waktu itu, lahan tersebut bukan merupakan aset," kata saftomi. 
lalu, sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari tersangka. kata suparji, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilengkapi dua alat bukti permulaan yang cukup. 
"dan juga harus kualitatif. seperti harus ada barang bukti, lalu memanggil saksi dan ahli, " katanya. 
baca juga:tangkapan polres belitung, ratusan paket sabu dan belasan ekstasi siap edar
baca juga:donor darah bulan ramadan, pmi belitung gandeng baznas dan hipmi 
dia menjelaskan, mengenai kasus korupsi, penyidik juha harus mampu membuktikan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. 
"untuk menyatakan adanya kasus korupsi, maka harus dibuktikan dari hasil korupsi, " tegasnya. 
terpisah, kuasa hukum agiok, heru andeska dan sakri tawangsalaka dari a&t lawyer usai sidang kemarin, memaparkan mereka menilai kasus yang dijalani kliennya bukan merupakan pidana korupsi. melainkan perdata. 
sebab, hal itu dikarenakan lahan lapangan bola paal satu yang terletak di jalan bintara itu masih dalam proses pendaftaran dan belum dinyatakan aset daerah.
"sementara klien kami punya alas hak berupa surat izin penegasan hak atas tanah negara/adat indonesia. sekarang pemda apa dasar menyatakan itu aset? kalau sk bupati, apakah menjelaskan kepemilikan lahan?" kata hery. 
heru menjelaskan semenjak awal, kliennya mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan tanah (skt). yakni berdasarkan alas hak surat izin penegasan hak atas tanah negara/adat indonesia yang diterbitkan pada tahun 1972 atas nama ayahnya. 
menurutnya, lahan tersebut dahulunya satu hamparan seluas 37.000 meter persegi. pada tahun 1982 lahan, sekitar 8.000 meter persegi dipinjam pakai oleh masyarakat untuk lapangan bola.
baca juga:danlanud h. as hanandjoeddin gelar acara buka puasa bersama, tekankan makna bulan ramadan
baca juga:ketua dprd belitung: perusahaan harus bayar thr tepat waktu
lalu pada tahun 2022, kliennya mengajukan lahan 8.236 meter persegi untuk diterbitkan skt kepada kelurahan paal satu. dalam prosesnya, pihak kelurahan juga sudah menjalankan mekanisme. 
seperti mulai dari mediasi dan klarifikasi warga, meminta advis dari bpkad, bagian hukum setda belitung, serta menyurati atr/bpn belitung.
"dari keterangan bpkad sudah jelas menyatakan lahan itu bukan aset pemda. oleh karena itu, kita mengajukan gugatan praperadilan," katanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 28 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan