Istana: Prabowo Tambah Wamenkes Baru untuk Perkuat Penanganan Program MBG

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menambah satu posisi Wakil Menteri Kesehatan untuk memperkuat penanganan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat dan Garut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan Presiden melantik dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes baru dimaksudkan untuk membantu beban kerja besar di Kementerian Kesehatan sekaligus memperkuat pengawasan program MBG. 

“Karena begitu besar dan berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk memastikan beberapa masalah dalam pelaksanaan MBG di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan menambah satu wakil menteri,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Benjamin Paulus akan bekerja berdampingan dengan Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. Fokus keduanya antara lain memperbaiki tata kelola distribusi MBG, memperkuat sistem pengawasan mutu pangan, dan memastikan respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) di lapangan.

BACA JUGA:Prabowo Tambah Wamenkes jadi 2 Orang, Benjamin Paulus Dampingi Dante

BACA JUGA:Prabowo Perintahkan BGN Lengkapi Dapur MBG dengan Alat Sterilisasi

Presiden Prabowo sebelumnya telah menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk rantai pasok, penyediaan bahan makanan, hingga aspek kesehatan publik.

Pelantikan Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024–2029. 

Benjamin dikenal sebagai dokter spesialis paru yang sebelumnya menjabat Asisten Khusus Menteri Pertahanan bidang Kesehatan saat Prabowo masih memimpin Kementerian Pertahanan.

Kehadiran dua Wakil Menteri Kesehatan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam mempercepat penyelesaian persoalan MBG dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan nasional. (ant)