KPK Bongkar Data Korupsi, Swasta dan Pejabat Eselon Paling Banyak Terjerat

BELITONGEKSPRE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru yang menyoroti kelompok profesi paling banyak terjerat kasus korupsi. Berdasarkan catatan lembaga antirasuah itu, pihak swasta menempati posisi teratas dengan 483 orang tersangkut perkara, disusul pejabat eselon I, II, dan III sebanyak 437 orang, serta anggota DPR/DPRD dengan 363 orang. 

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa maraknya korupsi bukan sekadar akibat kelemahan sistem, tetapi juga penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang seharusnya menjadi teladan.

Dalam paparannya di hadapan pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, Setyo mengingatkan bahwa perilaku koruptif adalah ancaman serius bagi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. 

Ia menyoroti bahwa integritas nasional masih rapuh, tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang hanya berada di skor 37 dari 100 pada 2024, serta Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat yang baru mencapai 3,85 dari skala 5,00.

BACA JUGA:Kepala BNN: UU Narkotika Sudah Tak Relevan, Perlu Segera Direvisi

BACA JUGA:Menag Nasaruddin Umar Doakan Kementerian Haji Raih Indeks Kepuasan Diatas 90 Poin

Sebagai respons, KPK mengusung Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari tiga pilar utama: pendidikan untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan penindakan tegas untuk memberikan efek jera. 

Setyo juga mengingatkan bahwa tantangan integritas ke depan semakin kompleks dengan munculnya potensi korupsi digital, polarisasi politik, dan lemahnya ketahanan moral individu.

Ia menekankan pentingnya keberanian bagi pejabat publik untuk mempertahankan integritas di tengah tekanan birokrasi. Menurutnya, pejabat yang jujur sering kali dianggap kaku dan terpinggirkan, padahal merekalah benteng terakhir birokrasi bersih. 

“Semua orang punya kesempatan menjadi pejabat, tetapi tidak semua mampu meninggalkan legacy yang baik,” ujarnya, menggarisbawahi bahwa integritas adalah kunci utama membangun pemerintahan yang bersih. (ant)