Duduk di Kursi Pesakitan, Honorer Wanita BPN Belitung Terjerat Kasus Pemalsuan Dokumen

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 05 Mar 2025 - 22:53

Suasana sidang kasus pemalsuan dokumen oleh Honorer BPN Belitung di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Rabu 5 Maret 2025-Ainul Yakin/BE-

duduk di kursi pesakitan, honorer wanita bpn belitung terjerat kasus pemalsuan dokumen                            tanjungpandan, belitongekspres.com - diduga melakukan pemalsuan dokumen, seorang pegawai honorer wanita di kantor bpn belitung bernama beby novega duduk di kursi pesakitan pengadilan negeri tanjungpandan. 
saat ini, sidang telah memasuki agenda eksepsi (pembacaan nota keberatan atas surat dakwaan) kejaksaan negeri (kejari) belitung. sidang berlangsung di pengadilan negeri tanjungpandan, rabu 5 maret 2025.
sebelumnya, dalam perkara ini jaksa penuntut umum (jpu) kejari belitung mendakwa wanita berjilbab tersebut dengan pasal berlapis. yakni primer pasal 264 ayat (1) ke-1 kuhpidana. subsider pasal 263 ayat (1) kuhpidana. 
sebab pegawai honorer itu diduga melakukan membuat surat palsu atau memalsukan dokumen surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan. atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
baca juga:kasus 17 ton timah ilegal, kejari belitung belum terima penetapan tersangka baru 
yaitu, dengan maksud untuk memakai, menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik yang dilakukan terdakwa. 
peristiwa dugaan pemalsuan dokumen ini bermula pada tahun 2011 silam. saat itu orang tua dari saksi mersi yasmin yaitu ahmad shevi menjual objek tanah dengan sertipikat hak milik nomor 164 kepada susastra dengan nilai sejumlah rp160 juta. 
pembayaran dilakukan dua kali. lalu pada bulan november 2014 ahmad shevi meninggal dunia. setelah itu, terhadap objek tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yaitu saksi mersi yasmin.
yakni dengan status transaksi objek tanah dengan sertipikat hak milik nomor 164 belum selesai balik nama kepada susastra. pada tahun 2022 setelah transaksi jual-beli objek tanah dengan sertipikat hak milik nomor 164 telah selesai.
baca juga:pidato perdana di dprd, bupati belitung siap 'gass full' tanpa banyak main rem
lantas, pada januari 2022 susastra melakukan balik nama sertipikat langsung atas nama anaknya yaitu suchaini. yaitu dengan cara menghubungi terdakwa pegawai honorer di kantor agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) belitung (kantor bpn belitung). 
setelah itu, terdakwa memberikan arah kepada susastra untuk melengkapi berkas permohonan balik nama sertipikat. pada bulan februari 2022, susastra menyerahkan seluruh proses permohonan balik nama sertipikat melalui anaknya yaitu saksi sulastri. 
kemudian, terdakwa menerima seluruh kelengkapan berkas permohonan balik nama sertipikat. dokumen asli setipikat hak milik nomor 164 dari saksi sulastri ditambah dengan uang sejumlah rp 40 juta. 
uang itu untuk biaya pengurusan balik nama sertipikat tersebut. pada tahun 2023 balik nama sertipikat tersebut tidak kunjung selesai. lalu, susastra terus menanyakan proses dan perkembangannya kepada terdakwa.
baca juga:pemkab belitung adakan safari ramadhan 1446 hijriah, bupati dan wabup siap hadir
akan tetapi terdakwa tidak memberitahu maupun menyelesaikan pengurusan balik nama sertipikat tersebut. selanjutnya pada bulan mei 2023 hingga juni 2023 terdakwa dengan maksud seolah-olah telah diproses balik nama yang isinya benar dan tidak dipalsu terhadap setipikat hak milik nomor 164.
terdakwa menuliskan sendiri di lembar pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya pada setipikat hak milik nomor 164 dalam kolom sebab perolehan bahwa "akta jual beli ppat mersi yasmin,s.h.,m.kn no 21/2023/tgl 26-01-2023.
dan, juga kolom nama yang berhak dan pemegang hak-hak lainnya bahwa "suchairil tanggal lahir 27 april 1981", tanpa melalui proses secara berjenjang melalui pejabat yang berwenang. 
seperti tanpa diinput pada aplikasi kkp (komputerisasi kantor pertanahan) serta tanpa melalui proses pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) atau dengan kata lain tanpa melalui standar operasional prosedur (sop) yang berlaku pada kantor atr/bpn kabupaten belitung.
baca juga:sertijab pj bupati ke bupati belitung, djoni: terimakasih bapak pj mikron
sekira bulan februari 2024, terdakwa menyerahkan setipikat hak milik nomor 164 yang seolah-olah telah diproses balik nama atas nama suchairil kepada susastra dengan menyatakan bahwa proses balik nama tersebut telah selesai.
akan tetapi, saksi sulastri merasa curiga terhadap setipikat hak milik nomor 164 yang telah diberikan oleh terdakwa. pasalnya, pada lembar pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya ditulis tangan, serta tidak ada bukti pembayaran pajak. 
lalu sulastri mendatangi kantor bpn kabupaten belitung untuk memastikan kebenarannya. setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa balik nama setipikat hak milik nomor 164 tidak tercatat dalam buku tanah. 
dan juga tidak tercatat dalam aplikasi kkp (komputerisasi kantor pertanahan) sebagaimana standar operasional prosedur (sop) yang berlaku pada kantor bpn kabupaten belitung.
baca juga:polres belitung tindak tegas peredaran miras di bulan ramadan, 147 botol disita
atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi sulastri mengalami kerugian sejumlah rp 40 juta. selain itu, perbuatan terdakwa juga mengakibatkan kredibilitas buruk terhadap pelayanan kantor bpn belitung dan kantor ppat an mersi yasmin.
yakni atas perbuatan terdakwa yang memalsukan setipikat hak milik nomor 164 seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu yang bukan secara resmi diterbitkan lembaga yang berwenang.
usai mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (jpu) kejari belitung, penasihat hukum terdakwa yakni ricky sh mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. 
ricky mengatakan, uraian surat dakwaan penuntut umum kejari belitung tidak terdapat adanya persesuaian antara delik yang didakwakan dengan rangkaian peristiwa pidana.
baca juga:kasus 17 ton timah ilegal: polres belitung didesak lengkapi berkas p19, cacan ancam lapor ke kapolri
sehingga surat dakwaan tidak terang atau kabur (obscuurlibel). dengan tidak cermatnya penuntut umum mendakwakan suatu delik perbuatan maka terdakwa sebagai subjek hukum tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
oleh karena itu, ricky meminta kepada majelis hakim pengadilan negeri tanjungpandan yang diketuai beni wijaya, agar menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa, pada putusan sela. 
menyatakan surat dakwaan penuntut umum no. reg. perkara pdm - 02 / tjpan / enz.2 / 02 / 2025 tanggal 21 februari 2025 atas nama terdakwa beby novega alias beby  tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 
"menetapkan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dapat dilanjutkan. membebaskan terdakwa segala dakwaan. dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara," pintanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 6 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan