KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pantau Ketat Pengadaan Barang dan Jasa

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengingatkan para kepala daerah periode 2024-2029 yang baru dilantik untuk mengawasi dengan ketat pengadaan barang dan jasa di wilayah mereka. Tujuannya adalah untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi.

Setyo menyampaikan harapannya agar kepala daerah yang baru dapat menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Bahkan, KPK mendorong agar pengadaan dilakukan secara konsolidasi. 

Pernyataan ini disampaikan Setyo setelah acara peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 di Jakarta, Rabu 5 Maret.

Indikator MCP mencakup delapan fokus area, termasuk perencanaan penganggaran, sektor perizinan, manajemen aset, pengadaan barang dan jasa, masalah anggaran, serta manajemen ASN. 

BACA JUGA:Menag Usulkan Tambahan Kuota Pendamping Haji untuk Jemaah Berisiko Tinggi

BACA JUGA:Baznas RI Optimalkan Pengumpulan ZIS dengan Target Rp509,5 Miliar di Ramadhan

Pada tahun 2024, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaksanakan MCP di 546 pemerintah daerah. Hasil evaluasi MCP 2024 menunjukkan total nilai capaian nasional sebesar 76.

Namun, Setyo menyoroti skor pengadaan barang dan jasa yang hanya mencapai 68. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk memberikan perhatian khusus pada fokus area tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya menekankan pentingnya peluncuran MCP 2025 untuk mendukung perbaikan tata kelola di pemerintah daerah. 

Ia berharap kolaborasi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri terus ditingkatkan dalam upaya perbaikan tata kelola di daerah.  (beritasatu)