Danantara Berpotensi Rawan Korupsi, Transparansi dan Pengawasan Mutlak Diperlukan

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 23:29

Gedung Bank Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)-Hanung Hambara-Jawa Pos

danantara berpotensi rawan korupsi, transparansi dan pengawasan mutlak diperlukan                            belitongkspres.com - dugaan korupsi di pt pertamina persero selama lima tahun terakhir yang merugikan negara hingga rp 968,5 triliun semakin mempertegas kelemahan dalam tata kelola keuangan badan usaha milik negara (bumn). 
namun, ancaman yang lebih besar kini mengintai dalam pengelolaan aset negara yang dipercayakan kepada badan pengelola investasi (bpi) daya anagata nusantara (danantara). 
pengamat hukum dan pembangunan hardjuno wiwoho menyoroti bahwa danantara, sebagai pengelola aset bernilai ribuan triliun rupiah, memiliki potensi celah korupsi yang jauh lebih besar dibandingkan skandal yang pernah terjadi sebelumnya.
hardjuno mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat berbagai kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan keuangan negara. 
kasus bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) dan obligasi rekapitalisasi yang bernilai lebih dari rp 1.000 triliun masih menyisakan tanda tanya besar terkait pemulihan aset negara. 
baca juga:berbeda dengan indonesia, singapura dan brunei tetapkan awal ramadhan 2 maret 2025
baca juga:bbm non subsidi pertamina turun harga per maret 2025, cek daftarnya di sini!
begitu pula dengan skandal tata niaga timah di pt timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar rp 300 triliun dan kasus dana pensiun di pt asabri yang menelan rp 22,7 triliun. 
menurutnya, pola yang sama terus berulang dan menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan aset negara.
sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas investasi dan pengelolaan aset strategis, danantara menghadapi tantangan besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. 
jika sistem audit yang diterapkan tidak diperkuat, peluang terjadinya penyimpangan sangat besar, bahkan bisa melampaui skandal korupsi di pertamina.
hardjuno menegaskan bahwa pengelolaan aset negara dalam skala besar selalu berisiko tinggi jika tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. tanpa pengelolaan yang transparan, danantara berpotensi menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas keuangan negara.
pengelolaan aset negara yang bernilai ribuan triliun rupiah tidak boleh jatuh ke tangan pihak-pihak yang hanya mengejar kepentingan pribadi, baik dari kalangan politikus maupun kelompok berkepentingan lainnya. 
baca juga:kasus pencurian motor, kisah andreas marboen dan keadilan restoratif
baca juga:ahok siap bantu kejagung bongkar korupsi pertamina, ancam putar rekaman rapat 
oleh karena itu, danantara harus dikelola oleh profesional yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas. 
hardjuno menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan pakar ekonomi dalam sistem audit yang independen guna memastikan pengawasan yang lebih objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
salah satu langkah yang dinilai paling efektif untuk mencegah potensi korupsi di danantara adalah dengan membuka akses publik terhadap laporan pengelolaan asetnya. 
hardjuno menyebutkan bahwa audit independen harus dilakukan secara berkala dan melibatkan lembaga yang benar-benar bebas dari campur tangan politik atau kepentingan tertentu. 
tanpa transparansi penuh, pengelolaan aset negara hanya akan menjadi lahan subur bagi praktik korupsi sistemik yang semakin merugikan rakyat.
selain pengawasan yang ketat, hardjuno juga menyoroti pentingnya penerapan skema pencegahan dan sanksi berat bagi para pelaku korupsi. 
baca juga:anj raih proper emas, bukti komitmen pada keberlanjutan
baca juga:mbg tetap berjalan di ramadan, penerima manfaat bisa pilih bawa pulang
menurutnya, penegakan hukum yang tegas adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. jika tidak ada tindakan nyata untuk memperketat pengawasan, danantara berisiko menjadi skandal baru dalam sejarah korupsi indonesia.
transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan aset negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi. 
hardjuno menegaskan bahwa negara harus memastikan danantara tidak menjadi ladang baru bagi praktik korupsi, melainkan contoh pengelolaan aset yang bersih, profesional, dan diawasi secara ketat. 
jika tidak, maka rakyatlah yang akan kembali menanggung kerugian akibat buruknya tata kelola keuangan negara.(jawapos)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 5 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan