Sidang Korupsi ‘Tanam Pisang Tumbuh Sawit’: 3 Bos Perkebunan Kompak Tak Tahu Masuk Lahan Konsesi

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 21 Feb 2025 - 20:21

Tiga bos perusahaan sawit dihadirkan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang--Babel Pos

sidang korupsi ‘tanam pisang tumbuh sawit’: 3 bos perkebunan kompak tak tahu masuk lahan konsesi                            pangkalpinang, belitongekspres.com - sidang lanjutan kasus korupsi lahan ‘tanam pisang tumbuh sawit’ di kota warigin, kabupaten bangka, kembali digelar di pengadilan tipikor pangkalpinang.
kasus ini menyeret lima terdakwa, termasuk mantan kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) bangka belitung (babel), h marwan, serta dirut pt nki, ari setioko, bersama tiga pns lainnya, yaitu dicky markam, bambang wijaya, dan ricki nawawi.
sidang kali ini menghadirkan tiga bos perusahaan sawit sebagai saksi, yaitu datuk h ramli sutanegara (pt saml), desak k kutha agustini (pt bam), dan raden laurencius johny widyotomo (pt fal).
pengakuan bos perkebunan sawit
dalam persidangan kamis 20 februari 2025, dua saksi utama, raden laurencius johny widyotomo dan datuk h ramli sutanegara, mengaku baru mengetahui bahwa perusahaan mereka telah masuk ke lahan konsesi pt nki seluas 1.500 hektare pada tahun 2024.
baca juga:pakar menilai tata kelola dan manajemen risiko jadi tantangan danantara
menurut kesaksian dua bos besar perusahaan tersebut, mereka berani ekspansi lahan perkebunan sawit dilakukan berdasarkan hasil kajian dari balai pemantapan kawasan hutan (bpkh). 
“saat mengajukan izin pada 2023, lahan tersebut tidak masuk dalam konsesi pt nki. kami baru mengetahui statusnya setelah 2024,” ujar datuk ramli, seperti dikutip dari babel pos (grup belitong ekspres).
sementara itu, raden laurencius johny widyotomo, perwakilan pt fal, mengungkapkan, investasi perkebunan sawit seluas 824 hektare yang dilakukan perusahaannya berawal dari tawaran kepala desa subariat. tawaran ini awalnya menarik minat tiga perusahaan, yakni pt fal, pt thep dan cv niko.
“kades subariat yang menawarkan lahan tersebut. saat itu ada tiga perusahaan yang berminat, dan dilakukan seleksi siapa yang siap berinvestasi. pt fal akhirnya terpilih setelah menawarkan kebun plasma 25 persen untuk masyarakat,” ujar johny dalam persidangan.
baca juga:atr/bpn batalkan 192 sertifikat tanah bermasalah di kasus pagar laut tangerang
tak ada informasi soal konsesi pt nki
johny mengklaim bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui adanya konsesi pt nki di lokasi tersebut. ia beralasan bahwa desa memiliki surat dari balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) yang menyatakan lahan tersebut milik warga.
“tidak ada informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam konsesi pt nki. desa menyebut itu tanah warga, dan memang sudah banyak masyarakat yang berkebun di sana. kami pun melakukan ganti rugi sebesar rp 20 juta per hektare untuk 535 hektare lahan. prosesnya dilakukan di kantor kades,” jelasnya.
lebih lanjut, johny menyebutkan bahwa berdasarkan telaah bpkh pada tahun 2023, kawasan tersebut ditetapkan sebagai areal penggunaan lain (apl). “sampai saat ini, kami masih terus bekerja karena tidak semua lahan yang kami kelola bermasalah dengan pt nki,” tambahnya.
nama mantan gubernur disebut
pusaran kasus dugaan korupsi lahan 1.500 hektare yang menyebabkan kerugian negara mencapai rp 18.197.012.580 dan us$ 420,950.25 kini masih menjerat tersangka dari pihak pt nki dan pejabat dinas kehutanan (dishut).
baca juga:megawati instruksikan kepala daerah pdip tak ikut retret, ini tanggapan bupati beltim 
sejauh ini, lima terdakwa telah dihadirkan dalam persidangan, yakni h marwan (mantan kepala dinas lhk bangka belitung), ari setioko (direktur pt nki), serta tiga pns, yakni dicky markam, bambang wijaya, dan ricki nawawi.
dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (jpu), terungkap bahwa kasus ini terkait pemanfaatan hutan seluas 1.500 hektare di desa labu air pandan dan kotawaringin, kabupaten bangka, sejak 2017 hingga 2023. dugaan keterlibatan banyak pihak mulai mencuat dalam persidangan.
salah satu poin penting yang diungkap jpu adalah adanya permintaan dari mantan gubernur babel, erzaldi rosman, terkait separuh lahan 1.500 hektare milik pt nki setelah adanya memorandum of understanding (mou). akan tetapi, permintaan itu ditolak oleh terdakwa ari setioko.
jpu juga memaparkan bahwa dugaan keterlibatan pejabat tinggi berawal dari perintah h marwan, selaku kadis kehutanan bangka belitung saat itu, untuk menyusun naskah perjanjian kerja sama sebagai lampiran nota dinas nomor 552/222/dishut tanggal 20 februari 2019.
baca juga:pwi babel kecam polres belitung panggil 5 wartawan terkait uu ite, boy: ancam kemerdekaan pers
persidangan kasus dugaan korupsi pemanfaatan 1.500 hektare hutan produksi di kotawaringin, yang menyeret nama pt narina keisha imani atau nki, terus mengungkap fakta baru.
dalam kasus ini, tiga terdakwa dari unsur pns, yaitu dicky markam, bambang wijaya, dan ricky nawawi, bertindak sebagai penyusun naskah perjanjian kerja sama (mou). 
setelah naskah selesai, bambang wijaya menyerahkannya kepada ari setioko, direktur pt nki, untuk ditandatangani oleh gubernur bangka belitung saat itu, erzaldi rosman.
mou ditandatangani di parkiran kantor gubernur
dalam persidangan terungkap bahwa ari setioko membawa langsung mou tersebut kepada gubernur erzaldi rosman johan. pertemuan terjadi di parkiran kantor gubernur babel, air itam.
baca juga:praktisi hukum babel tak puas vonis 20 tahun harvey moeis cs, harusnya segini!
tanpa banyak pertimbangan, erzaldi rosman langsung menandatangani naskah mou bernomor 522/11-a/dishut tertanggal 30 april 2019, yang mengatur kerja sama pemanfaatan hutan produksi kotawaringin, bangka, dengan luas 1.500 hektare, berlokasi di desa labu air pandan, mendo barat.
fakta menarik lainnya terungkap beberapa hari setelah mou ditandatangani. erzaldi rosman disebut meminta kepada ari setioko agar lahan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama tersebut dibagi dua. namun, permintaan ini ditolak alias tidak disetujui oleh ari setioko.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan