Jangan Main-main! Ini Sanksi Hukum Bagi Penyalahguna Subsidi Energi

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Senin , 10 Feb 2025 - 14:16

Sanksi hukum penyalahgunaan subsidi energi dari pemerintah-Andri Saputra-Antara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 mengatur distribusi LPG bersubsidi dan memberikan sanksi bagi agen atau pengecer yang melanggar. Dalam KUHP, Pasal 480 menyebutkan bahwa penjualan LPG oplosan atau penyalahgunaan subsidi dapat dipidana hingga 4 tahun penjara.

Sanksi Hukum Penyalahgunaan Subsidi Listrik

Subsidi listrik ditujukan bagi pelanggan rumah tangga miskin dengan daya tertentu. Penyalahgunaan, seperti pencurian listrik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 51 ayat (3) menyatakan bahwa usaha tenaga listrik tanpa izin dapat dipidana hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar. Pasal 54 ayat (1) menegaskan bahwa penggunaan listrik tanpa hak dapat dipidana hingga 7 tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pelanggan yang menyalahgunakan listrik bersubsidi harus membayar ganti rugi dan dapat terkena sanksi pemutusan sambungan listrik. Sementara itu, dalam KUHP, Pasal 362 mengatur bahwa pencurian listrik bisa dipidana hingga 5 tahun penjara.

Pentingnya Mencegah Penyalahgunaan Subsidi Energi

Penyelewengan subsidi energi tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan subsidi energi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi yang benar-benar berhak menerimanya.

Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam memanfaatkan subsidi energi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan di sekitar mereka.(beritasatu)

jangan main-main! ini sanksi hukum bagi penyalahguna subsidi energi                            belitongekspres.com - subsidi energi merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat mengakses bahan bakar minyak (bbm), liquefied petroleum gas (lpg), dan listrik dengan harga yang lebih terjangkau. 
namun, di balik manfaatnya, terdapat ancaman penyalahgunaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima.
agar subsidi tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan. 
berbagai aturan hukum diberlakukan untuk mencegah praktik ilegal seperti pengoplosan, penimbunan, dan distribusi ilegal. berikut adalah peraturan dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan subsidi energi yang berlaku di indonesia.
sanksi hukum penyalahgunaan bbm bersubsidi
penyalahgunaan bbm bersubsidi, seperti pengoplosan atau distribusi di luar ketentuan, diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. 
baca juga:program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai, ini jenis layanannya
baca juga:program pemeriksaan kesehatan gratis dimulai, untuk siswa dijadwalkan juli mendatang
pasal 53 menyebutkan bahwa pengangkutan dan niaga bbm tanpa izin dapat dipidana hingga 5 tahun penjara dan denda rp 50 miliar. sementara itu, pasal 55 menegaskan bahwa penyalahgunaan bbm bersubsidi dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda rp 60 miliar. 
selain itu, peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 mengatur bahwa bbm bersubsidi hanya boleh digunakan oleh kelompok yang berhak. pelanggar dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. 
dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp), pasal 378 mengatur bahwa penipuan terkait subsidi energi dapat dihukum hingga 4 tahun penjara.
sanksi hukum penyalahgunaan lpg bersubsidi
lpg 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. 
penyalahgunaan lpg bersubsidi diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan ketentuan pada pasal 53 dan 55 yang menyebutkan bahwa pelanggar dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda rp 60 miliar. 
baca juga:muhammadiyah serukan pers untuk jaga etika dan integritas jurnalistik di hpn 2025
baca juga:wamendagri sebut 481 kepala daerah & 33 gubernur ikuti retreat di akmil magelang usai pelantikan
peraturan menteri esdm nomor 26 tahun 2009 mengatur distribusi lpg bersubsidi dan memberikan sanksi bagi agen atau pengecer yang melanggar. dalam kuhp, pasal 480 menyebutkan bahwa penjualan lpg oplosan atau penyalahgunaan subsidi dapat dipidana hingga 4 tahun penjara.
sanksi hukum penyalahgunaan subsidi listrik
subsidi listrik ditujukan bagi pelanggan rumah tangga miskin dengan daya tertentu. penyalahgunaan, seperti pencurian listrik, diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. 
pasal 51 ayat (3) menyatakan bahwa usaha tenaga listrik tanpa izin dapat dipidana hingga 5 tahun penjara dan denda rp 2,5 miliar. pasal 54 ayat (1) menegaskan bahwa penggunaan listrik tanpa hak dapat dipidana hingga 7 tahun penjara dan denda rp 2,5 miliar. 
peraturan menteri esdm nomor 28 tahun 2016 menyebutkan bahwa pelanggan yang menyalahgunakan listrik bersubsidi harus membayar ganti rugi dan dapat terkena sanksi pemutusan sambungan listrik. sementara itu, dalam kuhp, pasal 362 mengatur bahwa pencurian listrik bisa dipidana hingga 5 tahun penjara.
pentingnya mencegah penyalahgunaan subsidi energi
baca juga:hpn 2025, prabowo ajak insan pers jaga independensi dan utamakan kepentingan bangsa
baca juga:wapres gibran harap program makan bergizi gratis tersebar merata
penyelewengan subsidi energi tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat yang benar-benar membutuhkan. dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan subsidi energi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi yang benar-benar berhak menerimanya. 
masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam memanfaatkan subsidi energi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan di sekitar mereka.(beritasatu)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan